PT WPG Diduga Melanggar, Adanya Pemindahan Sliran Sungai Deras ke Parit Milik Perusahaan Tanpa Izin

Reporter: Reno |

Editor: Imran |

Jumat , 01 Mar 2024 - 20:34

TURUN, Asisten I Pemkab Muba Turun kelapangan Cek Lahan PT WPG (foto reno).--

“Lahan 128 hektare tersebut menurut PT WPG memang sudah dilepas HGU nya, dan informasinya sudah dikembalikan kepada negara melalui Bank Tanah. Terkait pengembalian kepada masyarakat itu ada aturannya, mungkin nanti masyarakat bersurat kepada Bank Tanah dan BPN,” tukasnya.

Untuk pengalihan aliran sungai dan penanaman sawit di bibir sungai, menurut Yudi Herzandi pihaknya nanti akan meninjau lagi dokumen AMDAL perusahaan serta aturan yang berlaku terkait penanaman Kelapa Sawit di sekitar bibir sungai.

“Nanti kita lihat dokumen AMDAL nya apakah pengalihan aliran sungai termasuk ke dalam izin atau tidak. Terkait Kelapa Sawit yang ditanam dekat sungai, kita juga akan mengecek aturan sebenarnya seberapa jauh jarak tanam yang diperbolehkan dari sungai,” Imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Asisten 1 juga meminta pihak perusahaan agar mengakomodir kepentingan masyarakat pelaku UMKM dalam wilayah perusahaan.

“Kalau bisa perusahaan berikan izin dan fasilitasi masyarakat berjualan, bangunkan tempat khusus untuk mereka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Penggage Amiruddin meminta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menindak tegas PT Wana Potensi Guna berdasarkan hasil temuan di lapangan atas dugaan pelanggaran dan perusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

“Sudah dilihat sendiri oleh tim, bahwa memang ada pengalihan aliran Sungai Deras. Selain itu banyak penanaman Sawit di sepanjang bibir sungai. Beberapa sungai lain seperti Sungai Lintang, Sungai, Lamban Ako, serta Sungai Penyuluan yang merupakan objek lelang lebak lebung Desa Penggage kini sudah rusak dan tidak menghasilkan ikan lagi akibat aktivitas perusahaan ini. Kami harap adanya sanksi tegas dari Pemkab kepada PT WPG,” tegasnya.

Kades juga meminta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar memfasilitasi pengembalian lahan 128 hektare menjadi tanah Ulayat milik masyarakat.

“Tanah 128 hektare tersebut awalnya milik masyarakat dan harus dikembalikan lagi ke masyarakat, serta pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa setempat,” tutupnya. (*)

pt wpg diduga melanggar, adanya pemindahan sliran sungai deras ke parit milik perusahaan tanpa izin                             harianmuba.bacakoran.co - menindaklanjuti tuntutan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan sanga desa bersama dpw lan sumsel beberapa waktu lalu. 
akhirnya pemerintah kabupaten musi banyuasin, rabu 28 februari 2024, melakukan cek lapangan ke perusahaan perkebunan kelapa sawit pt wana potensi guna (wpg), yang beroperasi di kecamatan sanga desa.
tim yang dipimpin langsung oleh asisten 1 setda muba h yudi herzandi mh bersama kabag tata pemerintahan suganda ap msi, mendatangi langsung beberapa titik lokasi yang menjadi objek tuntutan masyarakat dalam aksi demo pada tanggal 9 januari 2024 lalu.
berdasarkan hasil cek di lapangan yang turut dihadiri oleh perwakilan dinas perkebunan muba, polsek sanga desa, pemerintah kecamatan sanga desa,serta kades penggage, kades ngulak iii, kades nganti, kades jud ii, kades ngulak ii selaku ketua apdesi pac kecamatan sanga desa,dan perwakilan dari masyarakat, didapati beberapa temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pt wana potensi guna.
baca juga:pleno rekapitulasi terbuka di tingkat kpu, polres muba melakukan penebalan pengamanan 
baca juga:dukung masyarakat atasi masalah air, pertagas resmikan sarana distribusi air bersih
adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan antara lain pertama, adanya pemindahan aliran sungai deras ke parit milik perusahaan.
“hal ini membuat terganggunya ekosistem sungai dan aktivitas masyarakat dalam mencari ikan, sebab sungai deras merupakan objek lelang lebak lebung. kedua, perusahaan disinyalir mengabaikan aturan perundang-undangan dengan menanam kelapa sawit dengan jarak kurang dari 50 meter dari bibir sungai. hal ini terlihat langsung secara kasat mata oleh tim saat cek ke lapangan,” kata alham pirasat, salah satu warga desa pengagge saat berada dilapangan.
pihak perusahaan pt wana potensi guna (wpg) melalui manager kebun, firhot manurung sh. mengakui adanya penggarapan lahan diluar batas hgu. 
namun, dirinya berdalih bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan pekerja di lapangan saat pembukaan lahan.
baca juga:harga beras mahal, bareskrim polri turunkan tim satgas pangan bersama polda sumsel 
“selanjutnya terkait lahan 128 hektare yang sudah dilepas perusahaan dari hgu, itu sudah bukan menjadi tanggungjawab perusahaan. karena saat ini lahan tersebut statusnya sudah menjadi lahan terlantar dan telah diambil alih oleh pemerintah melalui bank tanah, itu sudah dilepas dari hgu kita dan telah diambil alih bank tanah. perusahaan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku jika memang terbukti ada pelanggaran,” tukasnya.
lebih lanjut dia pun mengatakan, tuntutan dugaan replanting perusahaan, “menyangkut adanya dugaan replanting terselubung yang disebutkan oleh masyarakat. pihak perusahaan menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kegiatan peremajaan karena tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut mati akibat kondisi alam,” tutur firhot dengan nada terkesan berkilah.
terpisah, asisten 1 setda muba h yudi herzandi mh, menjelaskan bahwa untuk status lahan 128 hektare yang dituntut masyarakat, saat ini sudah diambil alih oleh negara melalui bank tanah.
“lahan 128 hektare tersebut menurut pt wpg memang sudah dilepas hgu nya, dan informasinya sudah dikembalikan kepada negara melalui bank tanah. terkait pengembalian kepada masyarakat itu ada aturannya, mungkin nanti masyarakat bersurat kepada bank tanah dan bpn,” tukasnya.
baca juga:bersihkan hati dan jiwa, sambut ramadhan mulia
untuk pengalihan aliran sungai dan penanaman sawit di bibir sungai, menurut yudi herzandi pihaknya nanti akan meninjau lagi dokumen amdal perusahaan serta aturan yang berlaku terkait penanaman kelapa sawit di sekitar bibir sungai.
“nanti kita lihat dokumen amdal nya apakah pengalihan aliran sungai termasuk ke dalam izin atau tidak. terkait kelapa sawit yang ditanam dekat sungai, kita juga akan mengecek aturan sebenarnya seberapa jauh jarak tanam yang diperbolehkan dari sungai,” imbuhnya.
dalam kesempatan tersebut asisten 1 juga meminta pihak perusahaan agar mengakomodir kepentingan masyarakat pelaku umkm dalam wilayah perusahaan.
“kalau bisa perusahaan berikan izin dan fasilitasi masyarakat berjualan, bangunkan tempat khusus untuk mereka,” katanya.
sementara itu, kepala desa penggage amiruddin meminta pemerintah kabupaten musi banyuasin menindak tegas pt wana potensi guna berdasarkan hasil temuan di lapangan atas dugaan pelanggaran dan perusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan.
“sudah dilihat sendiri oleh tim, bahwa memang ada pengalihan aliran sungai deras. selain itu banyak penanaman sawit di sepanjang bibir sungai. beberapa sungai lain seperti sungai lintang, sungai, lamban ako, serta sungai penyuluan yang merupakan objek lelang lebak lebung desa penggage kini sudah rusak dan tidak menghasilkan ikan lagi akibat aktivitas perusahaan ini. kami harap adanya sanksi tegas dari pemkab kepada pt wpg,” tegasnya.
kades juga meminta pemerintah kabupaten musi banyuasin agar memfasilitasi pengembalian lahan 128 hektare menjadi tanah ulayat milik masyarakat.
“tanah 128 hektare tersebut awalnya milik masyarakat dan harus dikembalikan lagi ke masyarakat, serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa setempat,” tutupnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Harian Musi Banyuasin 02 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan