Praperadilan Tersangka Korupsi Jual Aset Yayasan Ditolak, Hakim PN Palembang Bakal Dilaporkan ke Dewas MA

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Sabtu , 30 Mar 2024 - 22:17

Napoleon SH kuasa Hukum pemohon prapeadilan tersangka korupsi jual asrama di Jogjakarta bakal alporkan hakim Prapeadilan PN Palembang (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Upaya hukum Praperadilan penetapan tersangka korupsi Derita Kurniawati SH ditolak, kuasa hukum bakal laporkan Hakim PN Palembang ke pengawas Mahkamah Agung (MA).

Hal tersebut ditegaskan Napoleon SH, selaku kuasa hukum pemohon Praperadilan tersangka korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan berupa Asrama Mahasiswa di Jogyakarta.

Dikonfirmasi usai sidang putusan, Kamis 28 Maret 2024, Napoleon SH mengaku pihaknya sangat kecewa dengan putusan hakim PN Palembang yang dinilai telah mengenyampingkan semua dalil yang diajukan.

"intinya hakim praperadilan PN Palembang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi, ahli yang dihadirkan didalam persidangan," ujar Napoleon.

Tidak hanya itu, ia juga menilai hakim tidak mempertimbangkan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai pelindung utama seorang notaris dalam membuat akta yang sifatnya kerahasiaannya sangat dilindungi negara.

Selain itu, menurut Napoleon pihak Kejati Sumsel juga telah menyalahi prosedur dalam tahap penetapan kliennya Derita Kurniawati sebagai salah satu tersangka korupsi.

"Sebab belum mendapatkan persetujuan dari MKN yang menaungi klien kami sebagai notaris, malah langsung ditetapkan sebagai tersangka," sebutnya.

Oleh sebab itulah, Ia bersama tim kuasa hukum tersangka Derita Kurniawati bakal melakukan upaya hukum melaporkan oknum hakim Praperadilan PN Palembang ke dewan pengawas MA.

"Kami akan bawa hasil ini ke Mahkamah Agung dan akan kami laporkan hakim yang bersangkutan ke pengawas MA," tegasnya.

Pengadilan Negeri (PN) Palembang, tolak permohonan Praperadilan yang diajukan Derita Kurniawati SH salah satu tersangka kasus Korupsi Penjualan Aset Yayasan Batang Hari Sembilan Berupa Asrama Mahasiswa di Jogyakarta.

praperadilan tersangka korupsi jual aset yayasan ditolak, hakim pn palembang bakal dilaporkan ke dewas ma                            harianmuba.bacakoran.co - upaya hukum praperadilan penetapan tersangka korupsi derita kurniawati sh ditolak, kuasa hukum bakal laporkan hakim pn palembang ke pengawas mahkamah agung (ma).
hal tersebut ditegaskan napoleon sh,  selaku kuasa hukum pemohon praperadilan tersangka korupsi penjualan aset yayasan batang hari sembilan berupa asrama mahasiswa di jogyakarta.
dikonfirmasi usai sidang putusan, kamis 28 maret 2024, napoleon sh mengaku pihaknya sangat kecewa dengan putusan hakim pn palembang yang dinilai telah mengenyampingkan semua dalil yang diajukan.
"intinya hakim praperadilan pn palembang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi, ahli yang dihadirkan didalam persidangan," ujar napoleon.
baca juga:tekan inflasi dan bantu masyarakat, pemkab gelar operasi pasar murah di buan ramadhan
baca juga:polsek batanghari leko bagi-bagi takjil 
tidak hanya itu, ia juga menilai hakim tidak mempertimbangkan keberadaan majelis kehormatan notaris (mkn) sebagai pelindung utama seorang notaris dalam membuat akta yang sifatnya kerahasiaannya sangat dilindungi negara.
selain itu, menurut napoleon pihak kejati sumsel juga telah menyalahi prosedur dalam tahap penetapan kliennya derita kurniawati sebagai salah satu tersangka korupsi.
"sebab belum mendapatkan persetujuan dari mkn yang menaungi klien kami sebagai notaris, malah langsung ditetapkan sebagai tersangka," sebutnya.
oleh sebab itulah, ia bersama tim kuasa hukum tersangka derita kurniawati bakal melakukan upaya hukum melaporkan oknum hakim praperadilan pn palembang ke dewan pengawas ma.
baca juga:baliho di batas kabupaten muba dan musi rawas dipasang spanduk baru, isinya tentang pajak 
baca juga:dorong terwujudnya pembangunan dua jembatan penghubung mesuji lampung dengan oki sumsel
"kami akan bawa hasil ini ke mahkamah agung dan akan kami laporkan hakim yang bersangkutan ke pengawas ma," tegasnya.
pengadilan negeri (pn) palembang, tolak permohonan praperadilan yang diajukan derita kurniawati sh salah satu tersangka kasus korupsi penjualan aset yayasan batang hari sembilan berupa asrama mahasiswa di jogyakarta.
hakim tunggal harun yulianto sh mh, dalam sidang putusan praperadilan, kamis 28 maret 2024 dengan nomor perkara 8/pid.pra/2024/pn plg, dengan tegas menolak pengajuan praperadilan derita kurniawati sh selaku pemohon untuk seluruhnya.
"mengadili menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon," tegas hakim harun yulianto sh mh bacakan petikan amar putusan.
baca juga:bareng istri, pj bupati apriyadi beri sembako dan thr untuk santri santriwati ponpes al fath
baca juga:momentum nuzulul quran memperkuat tali persaudaraan di lapas narkotika muara beliti
adapun pertimbangan menolak praperadilan itu, menurut majelis hakim dalil-dalil pemohon melalui tim kuasa hukumnya adalah tidak mendasar.
dikonfirmasi pada kasi penkum kejati sumsel vanny yulia eka sari sh mh, berdasarkan laporan tim jpu ada beberapa pertimbangan lain atas ditolaknya gugatan praperadilan yang diajukan tersangka derita kurniawati.
diuraikan vanny sebagai mana amar putusannya, bahwa tindakan dari kejati sumsel sebagai termohon dalam menetapkan tersangka telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"demikian dalam dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak didasarkan atas alat bukti yang cukup juga tidak disertai dengan dalil yang kuat," ujar vanny
sehingga, lanjut vanny termohon dalam hal ini kejati sumsel menilai permasalahan penetapan tersangka tersebut telah sah sesuai dengan aturan hukum yang diuraikan secara lengkap dalam dalam amar putusan.
lebih lanjut dikatakan vanny, dengan telah ditolaknya praperadilan tersebut, maka tersangka derita kurniawati tetap terus menjalani proses penyidikan hingga penuntutan nantinya di pengadilan tipikor pada pn palembang.
untuk diketahui, dalam penyidikan perkara ini tim penyidik pidsus kejati sumsel berhasil menetaoakan dan menahan empat orang tersangka.
para tersangka tersebut terdiri dari dua oknum notaris palembang bernama etik mulyati dan derita kurniawati oknum notaris di jogjakarta.
lalu, dua tersangka lainnya yaitu zurike takarada sebagai kuasa penjual aset yayasan dan nesti wibowo oknum asn pada badan pertanahan nasional (bpn) jogjakarta.
penyidikan perkara ini bermula, adanya sengketa tanah dan bangunan asrama terletak di jalan puntadewa nomor 9 wirobrojan jogjakarta yang telah terjadi sejak tahun 2015.
seiring berjalannya waktu, diduga oknum mafia tanah telah memalsukan dokumen yayasan serta sertifikat.
hingga pada akhirnya, dugaan pembuatan dokumen dan sertifikat palsu tersebut berujung penjualan aset tanah serta bangunan asrama mahasiswa sumsel.
berbagai upaya hukum pun dilakukan, dan terjadi saling klaim antara pihak pengurus yayasan dengan pihak-pihak lain terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan asrama pondok mesudji.
akibatnya, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejati sumsel terkait kerugian keuangan negara mencapai nominal rp10 miliar.
para tersangka yang telah dilakukan penahanan ini, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 31 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan