Ditjenpas Luncurkan Modul Perlakuan Anak Berkonflik dengan Hukum, Kemenkumham Dukung Pembinaan Pemasyarakatan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Sabtu , 15 Jun 2024 - 00:24

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Meluncurkan Standar dan Modul Perlakuan terhadap anak anak binaan dan klien anak kasus terorisme (Foto Ist).--

Penyusunan Standar dan Modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme (SPMAKT) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya mengatakan, dengan adanya modul ini, setiap lapas/rutan di Sumsel diharapkan lebih baik dalam memberikan pelayanan yang sesuai dan mendukung pemulihan serta reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme.

“Dukungan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak oleh petugas Pemasyarakatan pun menjadi sangat penting. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Indonesia,” kata Ilham Djaya, Kamis 13 juni 2024.

Kolaborasi dalam penyusunan Standar dan Modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme (SPMAKT) ini memberikan banyak manfaat bagi petugas Pemasyarakatan dan anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme.

Peluncuran Standar dan Modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme (SPMAKT) di Graha Bakti Pemasyarakatan pada 10 Juni 2024 tidak hanya berhenti pada seremoni.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan diseminasi melalui diskusi interaktif yang diikuti oleh seluruh peserta. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta tentang SPMAKT, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya dengan lebih efektif di lapangan. (*)

ditjenpas luncurkan modul perlakuan anak berkonflik dengan hukum, kemenkumham dukung pembinaan pemasyarakatan                             harianmuba.bacakoran.co - direktorat jenderal pemasyarakatan (ditjenpas) meluncurkan "standar dan modul perlakuan terhadap anak, anak binaan, dan klien anak kasus terorisme" pada hari senin 10 juni 2024 di graha bakti pemasyarakatan.
langkah ini merupakan sebuah terobosan penting dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme.
standar dan modul ini diharapkan dapat membantu petugas pemasyarakatan dalam memberikan pendekatan dan pembinaan yang lebih efektif kepada anak-anak tersebut.
kepala divisi pemasyarakatan, mulyadi beserta jajaran mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari ruang teleconference, senin 10 juni 2024.
baca juga:tangis haru keluarga marto utomo setelah pemkab oku timur melaksanakan program rtlh 
baca juga:tahun ajaran baru, peralatan sekolah di sanga desa ramai diserbu pembeli, segini omset didapatkan
standar dan modul tersebut merupakan hasil kolaborasi antara ditjenpas dengan yayasan prasasti perdamaian (ypp) dengan dukungan pemerintah australia melalui australia indonesia partnership for justice 2 (aipj2).
plt. dirjenpas, reynhard silitonga, dalam sambutannya menegaskan, anak berkonflik dengan hukum (abh) membutuhkan penanganan lebih spesial karena mereka sebenarnya bukanlah pelaku tindak pidana, tetapi bagian dari korban kondisi dan situasi global saat ini.
pandangan bahwa anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan korban, semakin banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, dan psikolog.
"dengan adanya standar perlakuan terhadap anak didik pemasyarakatan (andikpas) / anak binaan / klien anak kasus terorisme akan memudahkan kami dalam melakukan pendekatan dan strategi dalam proses pembinaan dan pembimbingan," ujar reynhard.
baca juga:mi assalam muba jalankan proyek penguatan profil pelajar pancasila, masak makanan sehat dan ajarkan gotong roy
baca juga:dp4 pilkada sumsel 2024, terdata pemilih gen z sebanyak 1.5 juta, ini pesan ketua kpu sumsel 
sementara itu, direktur pembimbingan kemasyarakatan dan upaya keadilan restoratif pemasyarakatan, pujo harinto melaporkan, dalam beberapa aksi terorisme, anak-anak ikut menjadi korban karena "dilibatkan" sehingga mereka menjadi abh.
sayangnya, aturan hukum yang ada sebelumnya melalui keputusan direktur jenderal pemasyarakatan nomor pas-172.pk.01.06 tahun 2015 tentang standar pembinaan narapidana teroris tidak mengatur secara spesifik untuk anak kasus terorisme.
penyusunan standar dan modul perlakuan anak kasus terorisme (spmakt) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.
kakanwil kemenkumham sumsel, dr. ilham djaya mengatakan, dengan adanya modul ini, setiap lapas/rutan di sumsel diharapkan lebih baik dalam memberikan pelayanan yang sesuai dan mendukung pemulihan serta reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme. 
baca juga:yuk buruan! pendaftaran honda dbl with kopi good day 2024-2025 dibuka
baca juga:indonesia fokus pada 10 laga krusial di babak ketiga 
“dukungan pembinaan dan pengawasan terhadap anak oleh petugas pemasyarakatan pun menjadi sangat penting. langkah ini merupakan bagian dari komitmen direktorat jenderal pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di indonesia,” kata ilham djaya, kamis 13 juni 2024.
kolaborasi dalam penyusunan standar dan modul perlakuan anak kasus terorisme (spmakt) ini memberikan banyak manfaat bagi petugas pemasyarakatan dan anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme.
peluncuran standar dan modul perlakuan anak kasus terorisme (spmakt) di graha bakti pemasyarakatan pada 10 juni 2024 tidak hanya berhenti pada seremoni.
kegiatan ini dilanjutkan dengan diseminasi melalui diskusi interaktif yang diikuti oleh seluruh peserta. diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta tentang spmakt, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya dengan lebih efektif di lapangan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 15 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan