Kanwil Kemenkumham Sumsel Berikan Penyuluhan Hukum dabn Berbagi Pengetahuan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 22 Jul 2024 - 20:10

Nursyiah Penyuluh Hukum Ahli dari Kanwil Kemenkum HAM Sumsel (Foto Ist).--

Kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ini dibuka oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Selain Nursyiah, narasumber lainnya adalah Ketua Peradi Sumsel dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ini merupakan komitmen Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam memberikan pelayanan HAM yang terbaik kepada masyarakat di Sumatera Selatan.

"Kami siap melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dan konsultasi terkait Hak Asasi Manusia dan Kami juga berkomitmen untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan HAM serta selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menegakkan Hak Asasi Manusia", tutur Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya.(*)

kanwil kemenkumham sumsel berikan penyuluhan hukum dabn berbagi pengetahuan                             palembang, harianmuba.bacakoran.co - nursyiah, penyuluh hukum ahli madya dari kantor wilayah kementerian hukum dan ham sumatera selatan (kanwil kemenkumham sumsel), menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk "peniadaan/kekerasan dalam penyidikan pandangan terhadap prespektif ham".
acara ini diadakan di aula gedung presisi lt. 7 mapolda sumsel pada hari rabu, 17 juli 2024.
kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia (ham) dalam proses penyidikan.
nursyiah dalam paparannya menyampaikan materi tentang berbagai aspek ham yang terkait dengan penyidikan, seperti hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak untuk mendapatkan pengacara, dan hak untuk tidak disiksa.
baca juga:jam sibuk, akses jalan merdeka muba alami kemacetan parah, pengendara butuh solusi 
baca juga:aduh, ada nakes gadungan, jual obat abal abal ke warga 
acara rapat kerja teknis (rakenis) ini diikuti oleh 400 peserta yang terdiri dari kepala seksi (kasi) hukum (kum) dan jajaran polres, kepala satuan (kasat) reserse kriminal (reskrim) dan jajaran, kepala satuan (kasat) narkoba dan jajaran, penyidik direktorat narkoba, penyidik direktorat khusus dan penyidik bidang hukum (bidkum) sumatera selatan.
dalam kesempatan tersebut, penyuluh hukum ahli madya, nursyiah, menyampaikan materi dengan tema pelaksanaan penyidikan yang berperspektif hak asasi manusia (ham).
dikatakan oleh nursyiah bahwa manusia dianugerahi hak-hak yang sangat mendasar dan hak-hak tersebut melekat dalam diri setiap manusia.
itulah yang dinamakan hak asasi manusia (ham). seperti tertuang dalam uu nomor 39 tahun 1999 tentang ham, disebutkan bahwa hak asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa.
baca juga:waduh, kasus tambang illegal, segera ada tersangka 
baca juga:angkutan batubara dikeluhkan warga, karena berdebu 
ham merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.
“pointnya adalah ham merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia harus di hormati, bahwa penyidikan yang bernuasa ham, tidak ada kekerasan pada saat dilakukan penyidikan,” ujar nursyiah.
kegiatan rapat kerja teknis (rakernis) ini dibuka oleh kepala kepolisian daerah sumatera selatan. selain nursyiah, narasumber lainnya adalah ketua peradi sumsel dan ketua pengadilan tinggi sumsel.
di tempat terpisah, kepala kantor wilayah (kakanwil) kemenkumham sumatera selatan, dr. ilham djaya, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. menurutnya, ini merupakan komitmen kanwil kemenkumham sumsel dalam memberikan pelayanan ham yang terbaik kepada masyarakat di sumatera selatan.
"kami siap melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dan konsultasi terkait hak asasi manusia dan kami juga berkomitmen untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan ham serta selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menegakkan hak asasi manusia", tutur kakanwil kemenkumham sumsel, dr. ilham djaya.(*)