Sekda Muba: Pemkab Muba Gencarkan Upaya PPKE

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, mengucapkan terimakasih kepada peserta yang hadir dalam rakor tersebut, yang menunjukkan komitmen tinggi dan dedikasi bersama dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Semoga melalui sinergi dan kerjasama ini kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," ucapnya.

BACA JUGA:DPD Golkar Muba Segera Gelar Rakerda, Samakan Persepsi Dukung Hj Lucianty – Syafarudin dalam PIlkada Serentak

BACA JUGA:4,9 Ton TBS Diangkut Kapal Sawit Dirampok di Sungai Menang OKI

Lanjutnya, tahun 2024 adalah tahun yang penting terutama untuk bisa melaksanakan secara paripurna Inpres Nomor 4 Tahun 2022 yaitu mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen.

"Oleh karena itu pertemuan ini adalah moment yang sangat penting untuk mengevaluasi kemajuan, merumuskan strategi baru, dan memastikan setiap langkah yang diambil berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan," imbuhnya.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa berdasarkan data BPS secara nasional kemiskinan ekstrem Indonesia berada di angka 0,83%, namun dihadapkan dengan berbagai tantangan, yakni masih terdapat tiga provinsi yang kemiskinan ekstrem lebih dari 5%.

Dikatakan, sebagaimana Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), pemerintah daerah telah diintruksikan untuk mengintegrasikan kemiskinan ekstrem kedalam dokumen perencanaan daerah dan melakukan pemutakhiran data sasaran penerima manfaat, serta melakukan penyampaian dokumen data PPKE secara periodik.

BACA JUGA:Ini Komentar Menpora Dito Saat PBSI Ingin Gelar Munas

BACA JUGA:Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024: AS di Puncak, Indonesia Peringkat 61

"Pada tahun 2023 diketahui terdapat lebih dari 70% pemerintah kabupaten kota, dan 95% pemerintah provinsi telah menyusun dokumen perencanaan daerah sekaligus memastikan tiga strategi utama kemiskinan ekstrem terintegrasi kedalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut. Selain itu terdapat 81,48% provinsi yang telah memantau pelaksanaan sekaligus menerima laporan pelaksanaan PPKE dari kabupaten kota. Namun demikian juga terdapat 3,70% provinsi yang belum memantau laporan pelaksanaan PPKE. Secara umum pemerintah provinsi sangat aktif dalam memantau pelaksanaan PPKE," tandasnya.

Sementara Pj Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi mengungkapkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muba terus digencarkan semua pihak khususnya dilingkungan perangkat daerah.

"Kita bersama kawa-kawan perangkat daerah terus melakukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan mengintegrasikan program-program dan berbagai inovasi di masing-masing perangkat daerah," pungkasnya. (*)