Waduh, Ada yang Mengatasnamakan Kejaksaan Banyuasin, Minta Uang Kepada OPD

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 02 Sep 2024 - 20:49

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Melalui Kasi Intel Didi Aditya Rusyanto Menegaskan Bahwa Tidak Ada Permintaan Uang Kepada OPD di Lingkungan Pemkab Banyuasin (Foto Ist).--

"Tidak ada permintaan uang kepada dinas terkait pengurusan perkara dan lainnya," tegas Hendi.

Tindakan oknum ini, jelas Hendi, telah mencoreng nama baik Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Banyuasin.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banyuasin dan pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak menanggapi permintaan tersebut.

"Kita akan terbitkan surat kepada OPD-OPD untuk tidak menanggapi soal itu," kata Hendi.

Lebih lanjut, Hendi menekankan bahwa jika ada pihak yang menanggapi permintaan oknum tersebut, maka pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin tidak akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul.

"Itu sudah di luar konteks," ujarnya dengan nada serius.

Hendi juga mengingatkan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang sedang berperkara, maka hal itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum berupa gratifikasi atau suap.

Oleh karena itu, ia meminta agar jika ada pihak yang dihubungi oleh oknum yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Banyuasin, agar segera melaporkannya ke pihak kejaksaan.

"Tindakan itu tidak dapat ditoleransi, dan kami meminta agar segera dilaporkan jika ada oknum yang mengatasnamakan pejabat kami untuk meminta uang," tegas Hendi.

Dalam beberapa waktu terakhir, Kejaksaan Negeri Banyuasin memang tengah giat melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemungutan biaya pengambilan uji sampel laboratorium yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.

Kasus yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2021 ini telah menjadi perhatian publik, dan segala upaya sedang dilakukan untuk menuntaskan penyidikan tersebut dengan adil dan transparan.

Dengan munculnya kasus pemerasan yang mencatut nama pejabat kejaksaan ini, diharapkan masyarakat dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Banyuasin tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kejaksaan Negeri Banyuasin juga terus berupaya menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. (*)

waduh, ada yang mengatasnamakan kejaksaan banyuasin, minta uang kepada opd                             harianmuba.bacakoran.co - kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum tidak bertanggung jawab kembali mencuat di lingkungan pemerintah kabupaten banyuasin. 
oknum ini diduga mencatut nama pejabat kejaksaan negeri banyuasin untuk meminta sejumlah uang dari beberapa organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintahan tersebut.
jumlah yang diminta tidak main-main, berkisar antara rp 1 miliar hingga rp 2 miliar, yang tentunya sangat membebani opd yang menjadi sasaran.
kepala kejaksaan negeri banyuasin, reymund hasdianto sitohang, melalui kasi intel didi aditya rusyanto, sh., mh, yang didampingi oleh hendi sh, menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak pernah meminta uang kepada opd manapun di lingkungan pemerintah kabupaten banyuasin.
baca juga:inspektorat sumsel desak pj bupati periksa sekda oku 
baca juga:hari lahir kejaksaan ke-79, pesan ini yang disampaikan kejari muba untuk para jaksa 
pernyataan ini disampaikan pada senin, 2 september 2024, dalam rangka menanggapi laporan yang berkembang terkait aksi oknum tersebut.
"uang yang dimintai oknum yang mencatut nama petinggi kejaksaan negeri banyuasin kisaran rp 1 miliar hingga rp 2 miliar," ungkap didi aditya rusyanto.
menurut didi, oknum tersebut diduga memanfaatkan situasi penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik kejaksaan negeri banyuasin di dinas lingkungan hidup banyuasin beberapa waktu lalu.
aksi ini dilancarkan dengan tujuan memanfaatkan ketidakpastian dan kebingungan yang terjadi akibat penggeledahan tersebut.
"oknum ini memanfaatkan situasi di air keruh," tambahnya.
hendi, yang turut mendampingi didi, menegaskan bahwa dari pihak kejaksaan negeri banyuasin tidak ada permintaan uang dalam bentuk apapun kepada opd terkait pengurusan perkara atau hal-hal lainnya. penegasan ini penting untuk menepis isu yang berkembang dan menjaga nama baik institusi kejaksaan.
baca juga:lihat detik-detik kecelakaan besar di motogp aragon, siapa yang salah, pecco atau alex?
baca juga:indonesia koleksi tiga gelar di turnamen bulu tangkis indonesia master 2024 super 100
"tidak ada permintaan uang kepada dinas terkait pengurusan perkara dan lainnya," tegas hendi.
tindakan oknum ini, jelas hendi, telah mencoreng nama baik kejaksaan tinggi republik indonesia, khususnya kejaksaan negeri banyuasin.
oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan pemkab banyuasin dan pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak menanggapi permintaan tersebut.
"kita akan terbitkan surat kepada opd-opd untuk tidak menanggapi soal itu," kata hendi.
lebih lanjut, hendi menekankan bahwa jika ada pihak yang menanggapi permintaan oknum tersebut, maka pihak kejaksaan negeri banyuasin tidak akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul.
"itu sudah di luar konteks," ujarnya dengan nada serius.
hendi juga mengingatkan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang sedang berperkara, maka hal itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum berupa gratifikasi atau suap.
oleh karena itu, ia meminta agar jika ada pihak yang dihubungi oleh oknum yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan kejaksaan negeri banyuasin, agar segera melaporkannya ke pihak kejaksaan.
"tindakan itu tidak dapat ditoleransi, dan kami meminta agar segera dilaporkan jika ada oknum yang mengatasnamakan pejabat kami untuk meminta uang," tegas hendi.
dalam beberapa waktu terakhir, kejaksaan negeri banyuasin memang tengah giat melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemungutan biaya pengambilan uji sampel laboratorium yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada uptd laboratorium dinas lingkungan hidup kabupaten banyuasin.
kasus yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2021 ini telah menjadi perhatian publik, dan segala upaya sedang dilakukan untuk menuntaskan penyidikan tersebut dengan adil dan transparan.
dengan munculnya kasus pemerasan yang mencatut nama pejabat kejaksaan ini, diharapkan masyarakat dan seluruh opd di lingkungan pemkab banyuasin tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
kejaksaan negeri banyuasin juga terus berupaya menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. (*)