Oknum Polisi Ini Pikir-Pikir Usai Divonis 2 Tahun Penjara

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 04 Sep 2024 - 21:02

Oknum Polisi Polda Sumsel Pikir Pikir Usai Dijerat Penipuan dengan Vonis 2 tahun penjara (Foto ist).--

"Kita juga mengklarifikasi, tidak ada perdamaian dengan kita dari pihak korban. Yang bersangkutan (terdakwa.red), hanya janji saja selama ini," tandasnya.

Pihaknya kata Erwin, juga sudah melayangkan surat kepada Kapolri untuk permohonan pemecatan kepada terdakwa dari dinas kepolisian.

Menurut Erwin, langkah menyurati Kapolri tersebut tidak lain adalah untuk mencegah perbuatan yang sama terulang dan ada korban lainnya.

"Sudah ada balasannya dari pihak Polri atas surat tersebut, bahwa sudah diserahkan ke bagian yang menangani. Mungkin sedang diproses," katanya.

Pihaknya juga berharap orang lain yang terlibat dalam perkara ini. Dimana berdasar fakta persidangan bahwa sertifikat yang dijaminkan terdakwa bukan sertifikat asli.

Melainkan, kata Erwin sertifikat yang dibuat seperti melibatkan pihak lain yang hingga saat ini belum ditangkap yakni P dan T.

"Kita berharap agar P dan T juga bisa ditangkap sehingga bisa membuka tabir adanya dugaan sindikat mafia tanah tersebut benar atau tidak," tukasnya.

Selain itu, Erwin juga menyayangkan terdakwa tidak dikenakannya pasal 264 ayat 2 KUHP yang memiliki hukuman ancaman maksimal 8 tahun sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

"Karena pada persidangan kan terbukti juga bahwa sertifikat yang dijaminkan kepada klien kami diakui terdakwa bukan asli. Tapi mirip dengan aslinya, ini memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 264 KUHP," ucapnya.

Diketahui, sebelumnya pada pemeriksaan saksi korban, Jhonson Lumban Tobing, korban mengungkapkan bahwa awalnya ia bertemu dengan terdakwa dan saksi Jensen Siregar (telah meninggal dunia) pada 27 Agustus 2019 di sebuah restoran pempek di Simpang Patal, Palembang.

Terdakwa mengutarakan niatnya membutuhkan dana sebesar Rp300 juta untuk bisnis pengeboran minyak.

"Dia menjanjikan akan mengembalikan dalam tiga bulan sebesar Rp390 juta, saya tanya jaminannya apa, dia mengatakan menjaminkan sertifikat rumahnya," ungkap Jhonson saat jadi saksi.

Sertifikat dimaksud yakni sebuah SHM rumah atas nama terdakwa yang ada Lorong Tribrata Sukabangun II Palembang. "Saya bilang ok, tapi harus ke notaris," ucapnya.

oknum polisi ini pikir-pikir usai divonis 2 tahun penjara                             harianmuba.bacakoran.co - agus kurniawan sip oknum polisi polda sumsel sekaligus terdakwa kasus tindak pidana penipuan bisnis bodong senilai rp390 juta, nyatakan sikap pikir-pikir usai divonis pidana 2 tahun penjara. 
majelis hakim pn palembang, pada sidang yang digelar selasa 3 september 2024, menilai bahwa polisi aktif yang bertugas di polda sumsel tersebut terbukti melanggar pasal 378 kuhp tentang penipuan.
menurut majelis hakim, dalam pertimbangan putusan (vonis) seluruh unsur tindak pidana penipuan baik dari barang bukti serta keterangan saksi yang hadir dipersidangan telah terpenuhi.
hingga, lanjut hakim perbuatan terdakwa membuat kerugian materil bagi korban serta meresahkan masyarakat menjadi hal yang memberatkan tindak pidana terdakwa agus kurniawan.
baca juga:ada 5 pelayanan yang bakal diberikan rumah cinta sekate pkk muba 
baca juga:pt wilmar padi indonesia akhirnya penuhi janji warga dusun iii desa prajen banyuasin 
"mengadili dan manjatuhkan tindak pidana oleh karenanya kepada terdakwa agus kurniawan dengan pidana 2 tahun penjara," tegas majelis hakim diketuai zulkifli sh mh.
vonis 2 tahun penjara terhadap terdakwa agus kurniawan, diketahui lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel.
yang mana sebelumnya, menuntut agar terdakwa agus kurniawan dengan pidana selama 3 tahun penjara.
menanggapi putusan tersebut, erwin simanjuntak sh mh selaku kuasa hukum korban bernama jhonson lumban tobing merasa agak kecewa. 
"karena yang memberatkan terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana kemudian dia juga aparat penegak hukum sehingga harusnya bisa jadi pertimbangan memperberat hukuman, tapi ini malah lebih ringan dari tuntutannya," ucap erwin.
ia berharap, jpu dapat melakukan banding atas putusan tersebut karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan terutama pihaknya selaku korban. 
baca juga:luar biasa, festival perahu bidar 2024 berlangsung meriah 
baca juga:ini pesan raffi ahmad kepada sang adik jadi anggota dewan 
"kita juga mengklarifikasi, tidak ada perdamaian dengan kita dari pihak korban. yang bersangkutan (terdakwa.red), hanya janji saja selama ini," tandasnya.
pihaknya kata erwin, juga sudah melayangkan surat kepada kapolri untuk permohonan pemecatan kepada terdakwa dari dinas kepolisian.
menurut erwin, langkah menyurati kapolri tersebut tidak lain adalah untuk mencegah perbuatan yang sama terulang dan ada korban lainnya.
"sudah ada balasannya dari pihak polri atas surat tersebut, bahwa sudah diserahkan ke bagian yang menangani. mungkin sedang diproses," katanya.
pihaknya juga berharap orang lain yang terlibat dalam perkara ini. dimana berdasar fakta persidangan bahwa sertifikat yang dijaminkan terdakwa bukan sertifikat asli.
melainkan, kata erwin sertifikat yang dibuat seperti melibatkan pihak lain yang hingga saat ini belum ditangkap yakni p dan t.
baca juga:komentar pelatih soal penampilan leo/bagas dan fikri/daniel
baca juga:hut tni ke-79 , kodim oku bantu bangun rumah warga tidak layak huni 
"kita berharap agar p dan t juga bisa ditangkap sehingga bisa membuka tabir adanya dugaan sindikat mafia tanah tersebut benar atau tidak," tukasnya. 
selain itu, erwin juga menyayangkan terdakwa tidak dikenakannya pasal 264 ayat 2 kuhp yang memiliki hukuman ancaman maksimal 8 tahun sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. 
"karena pada persidangan kan terbukti juga bahwa sertifikat yang dijaminkan kepada klien kami diakui terdakwa bukan asli. tapi mirip dengan aslinya, ini memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 264 kuhp," ucapnya.
diketahui, sebelumnya pada pemeriksaan saksi korban, jhonson lumban tobing, korban mengungkapkan bahwa awalnya ia bertemu dengan terdakwa dan saksi jensen siregar (telah meninggal dunia) pada 27 agustus 2019 di sebuah restoran pempek di simpang patal, palembang. 
terdakwa mengutarakan niatnya membutuhkan dana sebesar rp300 juta untuk bisnis pengeboran minyak. 
"dia menjanjikan akan mengembalikan dalam tiga bulan sebesar rp390 juta, saya tanya jaminannya apa, dia mengatakan menjaminkan sertifikat rumahnya," ungkap jhonson saat jadi saksi.
sertifikat dimaksud yakni sebuah shm rumah atas nama terdakwa yang ada lorong tribrata sukabangun ii palembang. "saya bilang ok, tapi harus ke notaris," ucapnya.
mereka kemudian melakukan perjanjian di notaris dengan dua akta yakni akta perjanjian dan akta pengikatan jual beli. 
nahasnya, saat di cek pada juli 2020 di bpn palembang guna mengecek shm no 13540/tahun 2014 kelurahan sukajaya kecamatan sukarami kota palembang surat ukur nomor: 322/sukajaya/2014 ternyata bpn kota palembang menginformasikan bahwa asli sertipikat shm tersebut telah diagunkan ke bank btn kota palembang pada tahun 2014. 
sedangkan shm no. 13540/tahun 2014 kelurahan sukajaya yang dikuasai oleh saksi (korban) jhonson lumban tobing adalah bukanlah yang asli melainkan telah diduplikasi (palsu).
terungkap dalam dakwaan bahwa shm no. 13540/tahun 2014 kelurahan sukajaya yang dikuasai oleh saksi korban tersebut telah diduplikasi dan didapati terdakwa dari p (dpo) dan t (dpo) pada agustus 2019. 
"saya bahkan tidak tahu kalau dia anggota polisi aktif, saat menawarkan kepada saya dia mengakunya karyawan swasta. bahkan saat membuat perjanjian ktp yang ditunjukkannya itu ktp karyawan swasta, terungkap juga surat nikahnya juga karyawan swasta," ujar korban jhonson.
dia baru tahu terdakwa polisi aktif saat melakukan penelusuran lebih lanjut. "sampai saat ini uang saya tidak dikembalikan," cetusnya.
atas keterangan jhonson, terdakwa yang dimintai tanggapan oleh hakim menyatakan ada sedikit kurang tepat tapi sebagian besar seperti itu. 
dalam penelusuran di sipp pn palembang terungkap fakta juga bahwa terdakwa agus kurniawan dalam putusan tertanggal kamis 28 januari 2021 dihukum 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fidusia. (*)