Waduh, Pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Sumsel Diduga Tidak Sesuai Permendikbud

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 14 Jun 2024 - 23:00

Pelaksanaan PPDB Tahun 2024 tingkat SMA dan SMK di Sumsel belakang ini menjadi sorotan (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 tingkat SMA dan SMK di Sumatera Selatan belakang ini menjadi sorotan semua kalangan lapisan masyarakat terutama masyarakat di Kota Palembang.

Banyak sekali dugaan temuan-temuan menyalahi aturan dalam pelaksanaan PPDB yang diduga dilakukan oleh oknum pemangku kepentingan dan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan juga ditemukan jalur khusus.

Pelaksanaan PPDB, khususnya di sekolah atau SMA/SMK unggulan yang ada di Kota Palembang diduga sudah tidak sesuai Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang empat jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, zonasi, prestasi dan jalur perpindahan tugas.

Selain itu, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel No.067/10144/SMA.2/Disdik.SS/2024 tentang PPDB diduga tidak berpihak kepada rakyat, melainkan dibuat untuk kepentingan pribadi.

Tentunya, hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Terlebih banyaknya dugaan calon siswa yang memang berprestasi dan memiliki sertifikat atau piagam sesuai kemampuan serta bakat tidak diterima di dua SMA Negeri yang berlokasi di kawasan Demang Lebar Daun, Pakjo dan di kawasan Bukit Palembang.

Namun, justru diduga kuat banyak calon siswa yang memiliki sertifikat atau piagam buatan yang tidak sesuai bakat kemampuan calon siswa dapat diterima di kedua sekolah tersebut.

Hal inilah yang membuat bobrok pelaksanaan PPDB di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang, karena diduga sudah dimanfaatkan oleh segelintir oknum dengan melakukan jual beli bangku sekolah untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, carut marutnya pelaksanaan PPDB tersebut diperkuat dari adanya hasil temuan investigasi oleh Ombudsman Sumsel. Dimana ada empat SMA unggulan di Kota Palembang diduga terjadi praktik jual beli bangku atau diduga jalur khusus yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah saat dihubungi SUMEKS.CO mengatakan terkait temuan tersebut pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel untuk dimintai keterangannya.

waduh, pelaksanaan ppdb sma/smk di sumsel diduga tidak sesuai permendikbud                             harianmuba.bacakoran.co - pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun 2024 tingkat sma dan smk di sumatera selatan belakang ini menjadi sorotan semua kalangan lapisan masyarakat terutama masyarakat di kota palembang.
banyak sekali dugaan temuan-temuan menyalahi aturan dalam pelaksanaan ppdb yang diduga dilakukan oleh oknum pemangku kepentingan dan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan juga ditemukan jalur khusus.
pelaksanaan ppdb, khususnya di sekolah atau sma/smk unggulan yang ada di kota palembang diduga sudah tidak sesuai permendikbud ri nomor 1 tahun 2021 tentang empat jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, zonasi, prestasi dan jalur perpindahan tugas.
selain itu, keputusan kepala dinas pendidikan provinsi sumsel no.067/10144/sma.2/disdik.ss/2024 tentang ppdb diduga tidak berpihak kepada rakyat, melainkan dibuat untuk kepentingan pribadi. 
baca juga:burung milik warga bernilai ratusan juta raib dibawa kabur maling, pernah menang kontes 
baca juga:ditjenpas luncurkan modul perlakuan anak berkonflik dengan hukum, kemenkumham dukung pembinaan pemasyarakatan 
tentunya, hal ini bertentangan dengan amanat uud 1945 dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
terlebih banyaknya dugaan calon siswa yang memang berprestasi dan memiliki sertifikat atau piagam sesuai kemampuan serta bakat tidak diterima di dua sma negeri yang berlokasi di kawasan demang lebar daun, pakjo dan di kawasan bukit palembang.
namun, justru diduga kuat banyak calon siswa yang memiliki sertifikat atau piagam buatan yang tidak sesuai bakat kemampuan calon siswa dapat diterima di kedua sekolah tersebut.
hal inilah yang membuat bobrok pelaksanaan ppdb di sumatera selatan khususnya di kota palembang, karena diduga sudah dimanfaatkan oleh segelintir oknum dengan melakukan jual beli bangku sekolah untuk kepentingan pribadi.
baca juga:pencarian bocah 12 tahun hilang di sungai lematang akhirnya ditemukan 
baca juga:dukung ombudsman awasi layanan publik di sumsel
selain itu, carut marutnya pelaksanaan ppdb tersebut diperkuat dari adanya hasil temuan investigasi oleh ombudsman sumsel. dimana ada empat sma unggulan di kota palembang diduga terjadi praktik jual beli bangku atau diduga jalur khusus yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum.
kepala perwakilan ombudsman ri sumsel, m adrian agustiansyah saat dihubungi sumeks.co mengatakan terkait temuan tersebut pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap dinas pendidikan (disdik) sumsel untuk dimintai keterangannya.
"hasil investigasi kita ada empat sma negeri di  palembang diduga terjadi praktek jual beli bangku, dan itu tentunya sudah melanggar permen dikbud ri nomor 1 tahun 2021. kita juga sudah memanggil pihak disdik untuk dimintai keterangan dan saat ini sedang berproses," ujar adrian, jumat 14 juni 2024.
menurutnya, dugaan praktik jual beli bangku sendiri khususnya di kota  palembang sampai saat ini bisa dikatakan sudah menyentuh angka 100 persen.
"temuan kita itu hampir 100 persen. jadi ketika kuota awalnya 320, angka akhirnya 650. jadi hampir 100 persen peningkatan kuotanya," katanya.
dijelaskannya, tidak semua sekolah melakukan itu, ada juga beberapa sekolah di palembang yang betul-betul taat aturan. ombudsman saat ini masih melakukan pendalaman sampai sejauh mana dugaan kecurangan ppdb itu terjadi. 
"kasus temuan ini sedang kita dalami sampai sejauh mana dugaan-dugaan kecurangan di sekolah-sekolah tersebut terjadi," ujarnya.
disinggung sekolah mana saja yang ditemukan diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ppdb, adrian masih belum mau menyebutkan nama-nama sekolah itu.
namun yang jelas disampaikannya, temuan yang didapat bukan hanya dari laporan orang tua murid, tetapi juga dari data yang didapatkan langsung oleh ombudsman.
"keempat sekolah itu belum bisa diekspos dulu karena masih dalam penyelidikan. ada waktunya nanti. kita dapat data langsung, bukan hanya laporan-laporan masyarakat. dinas sudah kita panggil melalui kabid sma dan kepala seksi. mereka mengakui bahwa terjadi itu dugaan jual beli bangku sekolah," terangnya.
untuk keempat sekolah tersebut, adrian menegaskan akan ada tindakan korektif dari pihaknya jika dugaan kecurangan itu memang terbukti.
"pasti nanti akhirnya ada saran korektif dari kami, sampai ke mana korektif itu dan kita lihat berat ringannya pelanggaran yang mereka lakukan. kalau berbicara membeludaknya siswa yang mendaftar, saya rasa sekolah negeri pasti membeludak semua yang daftar," tuturnya.
terkait hal tersebut, sumeks.co mendatangi kantor dinas pendidikan (disdik) sumsel yang berada di jalan kapten a rivai  palembang.
sayangnya, kadisdik dan kabid sma terkait pelaksanaan ppdb, kedua petinggi di disdik sumsel itu sedang tidak berada di tempat.
salah satu staf di kantor yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan bahwa dua petinggi di disdik sumsel itu sedang tidak berada di ruangannya.
"pak teddy meilwansyah dan plh drs h sutoko lagi sedang tida ada di kantor," ujar salah satu staf di kantor disdik sumsel.
sebelumnya, ketua komisi v dprd sumsel bidang kesejahteraan rakyat susanto ajis turut angkat bicara terkait adanya dugaan praktik jual beli bangku dalam pelaksanaan ppdb di beberapa sekolah sma/smk unggulan yang ada di  kota palembang palembang.
"sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi peduli pendidikan melaporkan adanya dugaan indikasi jual beli bangku sekolah pada ppdb tahun 2024 yang diduga turut terlibat dilakukan oleh kepala dinas pendidikan sumsel, kabid sma, kabid smk kasi sma serta kasi smk," terangnya.
"dalam waktu dekat ini semua nama oknum yang dilaporkan tersebut dan diminta oleh masyarakat untuk dicopot dari jabatannya itu segera akan kita agendakan untuk dilakukan pemanggilan secara khusus," tambahnya.
susanto menyebutkan pihaknya dalam melakukan pemanggilan, tentu juga perlu dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat.
"kami menindaklanjuti apresiasi masyarakat, kami akan berkoordinasi dengan dpr ri. tetapi kami juga minta dibantu bagi siapapun yang mempunyai bukti dugaan adanya indikasi jual beli bangku itu segera memberitahukannya kepada kami. contoh salah satu buktinya semisal ada anak di dekat rumahnya hanya berjarak beberapa meter saja dari sekolah, namun yang diterima malahan anak yang tinggal berkilo-kilo meter jauhnya," terangnya.
ia menegaskan dalam hal ini tak akan pandang bulu sekalipun juga apabila ada indikasi anggota dprd sumsel ikut terlibat akan ditindaklanjuti.
"kalau ada anggota dprd sumsel ada yang terlibat, silakan langsung  laporan ke kejaksaan. karena itu tentunya sudah melanggar sumpah jabatan sebagai anggota dewan," tegasnya.
beberapa hari kemarin tepatnya, selasa 11 juni 2024 kejati sumsel didatangi oleh sejumlah aliansi yang meminta segera usut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum dalam praktek-praktek nakal pelaksanaan ppdb.
iqbal tawakal, selaku koordinator mengatakan ada dua sma negeri di kota palembang yang diduga kuat  telah melanggar sk gubernur sumsel dan permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang ppdb.
“kami disini menyampaikan aspirasi dari para wali murid atas kekecewaannya terhadap panitia ppdb yang diduga banyak melakukan kecurangan dan persekongkolan,” katanya dalam orasi.
menurutnya,  banyak calon siswa yang memang berprestasi dan memiliki sertifikat atau piagam sesuai kemampuan dan bakat tidak diterima di dua sma tersebut.
namun, justru diduga kuat banyak calon siswa yang memiliki sertifikat atau piagam buatan yang tidak sesuai bakat kemampuan calon siswa dapat diterima di kedua sekolah itu.
“ppdb di palembang tahun ini sangat hancur, karena sudah dimanfaatkan oleh segelintir oknum dengan melakukan jual beli bangku sekolah untuk kepentingan pribadi, jadi siapa yang membawa dana lebih besar maka dia yang masuk,” ujarnya.
selanjutnya, ia menyampaikan agar tuntutan tinjau ulang pelaksanaan ppdb tingkat sma di sumatera selatan tahun 2024, khususnya pada jalur prestasi yang paling berpeluang diserang oleh titipan melalui jalur khusus ilegal segera dilakukan.
untuk itu, ia meminta kajati sumsel segera memanggil oknum plh kepala dinas dan koordinator ppdb sman provinsi sumsel karena diduga terindikasi adanya persekongkolan untuk mengarahkan calon siswa yang harus diterima atau tidak.
“ppdb tahun ini ada 4 jalur, yaitu zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua siswa, ditambah 1 lagi jalur uang, kalau ada uang banyak calon siswa dijamin pasti masuk,” tutupnya.
sementara itu kasi penkum vanny yulia eka sari, sh.mh mengucapkan terimakasih kepada semua masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya, setiap laporan dan pengaduan pasti akan di proses. 
"dan, jika ada laporan baru silahkan kalian masukan ke ptsp untuk di tindaklanjuti,” tandasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 15 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan