Program Merdeka Belajar Didukung Penuh oleh Pemkot Lubuklinggau

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa menghadiri acara pembukaan advokasi kebijakan layanan pendidikan inklusif dan ragam kebijakan merdeka belajar kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh BPMP Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Lunggau,  Senin 5 Agustus 2024. 

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumsel, Arya Ahmad Mangunwibaya yang hadir langsung dalam kegiatan ini menjelaskan dalam melaksanakan merdeka berlajar tentu dibutuhkan kolaborasi bersama.

Diungkapkannya, standar pelayanan minimal sudah dituangkan di berbagai regulasi terkait dengan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2021, diatur mengenai indikator SPM yang digunakan pemerintah daerah sebagai referensi perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan kualitas pendidikan.

“Kami perlu mengapresiasi bahwa komitmen itu harus diperkuat dengan hadirnya regulasi terkait dukungan terhadap program merdeka belajar, ini menggambarkan bagaimana program dari sisi dukungan logistik lainnya,” ujar Arya.

BACA JUGA:4,9 Ton TBS Diangkut Kapal Sawit Dirampok di Sungai Menang OKI

BACA JUGA:Ririn Ekawati Bakal Ikuti Berlin Marathon 2024

Tentunya, lanjut dia, perjalanan kebijakan merdeka belajar di Kota Lubuk Linggau sangat patut dirayakan dan diapresiasi. 

Keberhasilan ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ada dukungan dari satuan pendidikan, guru, pengawas, civitas pendidikan maupun OPD terkait yang memiliki peran strategis.

“Alhamdulillah berkat sinergi antar organisasi profesi, menghasilkan capaian yang sangat luar biasa, sebuah kolaborasi dan sinergi dari kita semua,” ucapnya. 

Sementara, Pj Wali Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa menyebutkan dalam pembahasan dengan DPRD, anggaran sektor pendidikan sudah tercapai dengan total 20 persen dari APBD. 

Untuk merdeka belajar sendiri sambung Pj Wako, sudah banyak yang dilakukan oleh Pemkot Lubuk Linggau. Diantaranya bimtek jenjang SD dan SMP di tahun 2023 dan berlanjut pada 2024, kemudian gladi pemantapan AMGK terkait evaluasi jenjang pendidikan, kemudian kegiatan advokasi terhadap sekolah sehat.

“Ini sangat penting, menggalakkan vaksin polio. Alhamdilillah sudah dilaksanakan, memproteksi anak-anak kita di usia PAUD, SD," pungkasnya. (*)