BACA JUGA:Polda Sumsel Kerahkan 400 Personel, Siap Tindak Tegas 7 Pelanggaran Lalu Lintas Prioritas
Tindakan ini dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun, melibatkan pengalihan kepemilikan lahan warga sekitar dengan dalih pengembangan tambang.
Menurut Kejati Sumsel, tindakan pembebasan lahan ini melibatkan sejumlah pihak yang berusaha mengaburkan batas-batas wilayah pertambangan yang sah.
Dengan adanya keterlibatan pejabat Distamben Lahat, aktivitas tambang ilegal ini dapat berlangsung tanpa hambatan selama bertahun-tahun.
“Ini merupakan salah satu kasus besar yang melibatkan banyak pihak, baik dari sektor swasta maupun pejabat pemerintah. Para tersangka berusaha memanipulasi perizinan tambang demi keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan aturan yang berlaku,” tambah Umaryadi.
Akibat tindakan korupsi dan tambang ilegal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp488,9 miliar.
Kerugian tersebut berasal dari pendapatan negara yang hilang akibat pengoperasian tambang di luar izin yang sah serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang tersebut.
Tambang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, namun juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.
Kegiatan tambang tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air, serta degradasi ekosistem di sekitar lokasi tambang.
Kerusakan ini tentu saja akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkannya.
Setelah proses pelimpahan tahap II ini, langkah berikutnya adalah menunggu persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.
Pengadilan ini akan menentukan nasib keenam tersangka berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Kejati Sumsel.
Persidangan diperkirakan akan menjadi ajang untuk mengungkap lebih banyak fakta mengenai jaringan korupsi yang melibatkan para tersangka.
Kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi sektor pertambangan di Indonesia, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.
Kejaksaan dan aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih tegas dalam menindak para pelanggar hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang serius. (*)