Mulai 2 Januari 2025, Prabowo: Yang tidak Dukung Keluar dari Kabinet

Koperasi ini bergerak dalam berbagai kegiatan, mulai dari penangkapan ikan, budidaya, hingga pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Untuk memperkuat peran berbagai koperasi tersebut, KKP bekerja sama dengan Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi daerah, memberikan pembinaan intensif agar koperasi semakin mandiri dan kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

KKP juga berharap koperasi perikanan ini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mendistribusikan produk olahan ikan berkualitas ke berbagai wilayah, sehingga tercipta akses pangan bergizi yang lebih luas.

Terpisah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, sudah puluhan perusahan tertarik berinvestasi susu dan daging sapi. Tujuannya untuk mendukung program MBG. "Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau tidak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu," bebernya.

Puluhan perusahaan ini telah mendatangani MoU. Tapi belum melakukan impor sapinya. Sudaryono menjelaskan, perusahaan yang melakukan investasi tersebut tidak hanya dari dalam negeri. "Ada juga yang dari pihak luar, mereka berminat karena ada jaminan. Paling tidak kebutuhan susu untuk makan bergizi di masa depan besar ya," imbuh dia.

Jadi untuk program MBG ini, Sudaryono menekankan kalau pemerintah tidak melakukan impor susu sapi atau sapi. Pemerintah, katanya, membuka ruang bagi para investor untuk berinvestasi susu maupun daging sapi.

"Yang impor bukan pemerintah, biar nggak missleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia," tutur dia. Targetnya, dalam tiga bulan pertama para investor dapat mengirimkan susu atau daging sapinya ke Indonesia. "Kita usahakan kalau bisa sih ya segera mungkin," tandasnya.

Sementara, Kementerian Kesehatan telah berikan rekomendasi waktu dan frekuensi ideal pemberian MBG kepada ibu hamil dan menyusui, balita, anak usia prasekolah (PAUD), SD, SMP dan SMA.

Ketua Tim Kerja Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, Mahmud Fauzi mengatakan, untuk ibu hamil dan menyusui sebaiknya diberikan waktu siang. Sedangkan MBG untuk balita di pagi hari. 

Untuk anak-anak PAUD hingga SD diberikan pada pagi hari. Sedangkan untuk SMP dan SMA pada waktu makan siang. Ada pun untuk frekuensi pemberian MBG, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita  empat kali dalam seminggu. Sedangkan anak sekolah PAUD hingga SMA lima kali per minggu. 

Sedangkan durasi ideal program MBG untuk ibu hamil yakni 9 bulan. Untuk ibu menyusui 6 bulan setelah melahirkan. Sedangkan balita selama 1 tahun. Untuk anak usia PAUD hingga SD minimal 6 bulan.

“Fungsi makanan bergizi gratis ini mengganti posisi makan siang atau makan pagi,” jelasnya. Sekitar 20-25 persen dari kebutuhan kalori terpenuhi dari makan pagi. Kalau makan siang 30-35 persen yang terpenuhi. Untuk bahan pangan sebaiknya diutamakan pangan lokal.

“Perlu diperhatikan juga untuk balita usia 6-23 bulan tidak boleh diberikan susu selain ASI,” tambah Fauzi. Ia menekankan, fase 1.000 hari pertama kehidupan (janin dan bayi di bawah 2 tahun) adalah periode emas dan penting untuk intervensi gizi. Umumnya, balita dan anak kurang mengonsumsi makanan pendamping (MPASI) berprotein hewani.

Sedangkan anak-anak remaja saat ini, 50 persen masih mengonsumsi makanan manis, asin, dan instan. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, ada kecenderungan konsumsi makanan dan minuman jadi atau makanan olahan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kenaikannya tiga kali lipat dibanding daging, telur, dan susu; empat kali lipat daripada ikan, dan enam kali lipat dibanding buah dan sayuran. 

“Makan bergizi gratis yang sasaran utamanya anak-anak sekolah bisa sekaligus memberikan edukasi tentang pola makan sehat,” tukas Fauzi.