Himbau Hindari Politik Uang di Pilkada Serentak

Ketua Forum Kerukunan Umar Beragama (FKUB) Sumsel, KH Mal'an Abdullah, berharap pilkada serentak 2024 ini sebagai kematangan demokrasi. Karena itu menjadi mutlak bagi semua pihak, harus memelihara semua prosesnya secara damai. 

Perbedaan harus bisa ditempatkan, sebagai dinamika yang hidup dalam iklim demokrasi. Masyarakat juga sudah paham, mana calon pemimpin yang layak dipilih. Sehingga seharusnya tidak terpengaruh politik uang. 

“Secara umum untuk menuju pilkada damai, kualitas sangat menentukan,” ucapnya.

Tokoh agama di Sumsel, Drs H Umar Said, mengaku sedih sekarang ini nasihat ulama dikalahkan oleh siraman amplop. 

“Siapapun, pemberi dan penerima uang dalam politik uang akan masuk neraka tanpa dihisab lagi,” ujarnya mengingatkan.

Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumsel, Mulyanto, mengajak pengurus APDESI dan seluruh kepala desa di Sumatera Selatan, bersama-sama menjaga pilkada serentak 2024 berjalan lancar, dan damai, serta menjaga netralitas.

Terkait politik uang, jauh hari sebelumnya dia sudah mengimbau kepada masyarakat. 

“Menggunakan politik uang itu, artinya dibayar. Tentu di masa depan, nasib masyarakat itu sendiri yang dirugikan. Karena itu kami imbau jangan dilakukan (politik uang),” sampainya.

Terpisah, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya money politics.

“Kami telah memetakan hal itu,” tegasnya.

Pengaruh uang dalam pemilu ataupun pilkada, tidak hanya sekedar praktik beli suara menjelang pemungutan suara. 

”Polanya ada bermacam-macam. Tak hanya terjadi di masa tertentu semisal pada saat jelang pencoblosan. Kadang membagi-bagikan dalam bentuk uang tunai, barang dan lainnya," bebernya.

Mengutip dari seorang ulama, lanjut Andi Rian, politik uang itu seperti hukum pasar/ekonomi. 

“Kalaupun ada yang mau memberi uang tapi tidak ada yang mau menerima, tidak laku uangnya. Sebaliknya, walaupun banyak yang mau terima uang tapi tidak uangnya, ‘kan tidak ada barang itu (politik uang),” sampainya.

Jadi itu memang saling kait mengait. Tapi jika semua sepakat bahwa akan memilih pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas untuk kemajuan daerah Sumsel dan kabupaten/kotanya, maka tidak akan berpatokan pada politik uang. “Tapi akan lebih melihat pada visi dan misi calon kepala daerah itu,” paparnya.