Penurunan Kemiskinan Sumsel Lambat

"Kemiskinan dan stunting adalah dua isu yang tidak dapat dipisahkan. Upaya penanggulangan kemiskinan menghadapi tantangan besar dimana  tingkat penurunan yang relatif lambat meskipun berbagai intervensi kebijakan dan  dukungan anggaran telah dilakukan," ulas dia. 

Nah, pengentasan kemiskinan di Sumsel punya tantangan tersendiri. Sebab, Sumsel memiliki karakteristik unik. Ada  kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi sehingga selalu berada dalam risiko jatuh ke garis kemiskinan. 

"Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah ini menjadi indikator penting yang harus diawasi secara konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan pendapatan masyarakat lebih merata," jelasnya.

Berdasarkan data, kata Edy, sekitar 70 persen garis kemiskinan disumbang oleh pengeluaran untuk makanan, seperti beras, telur, daging ayam, dan rokok. Beras sendiri menyumbang 10 persen dari garis kemiskinan. Sedangkan rokok menjadi penyumbang terbesar kedua. 

"Makanya sembako menjadi penting karena kondisi ini menunjukkan  kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok sangat penting untuk mengurangi tekanan ekonomi bagi masyarakat miskin," tutur Edi.

Nah, penanggulangan kemiskinan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Program seperti bantuan sosial memang dapat memberikan bantuan cepat. Tapi tidak memberikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. 

BACA JUGA:Curi Sawit di Lahan PT Hindoli, Samsul Bahri Terancam 7 Tahun Penjara

“Bansos tidak baik untuk keberlanjutan. Yang diperlukan adalah pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat, meskipun ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah," tambahnya.  

Sekda Sumsel Edward Chanda mengatakan, menekan inflasi dan kemiskinan harus dilakukan secara masif. 

Salah satunya yang akan dilakukan memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Seperti Gerakan Sumsel Mandiri Go to School (GSPM) di sekolah-sekolah hingga Sumsel  Mandiri Go to Office di kantor-kantor.  

Kata Edward, pemprov Sumsel berhasil mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp6,6 miliar atas keberhasilannya dalam menurunkan angka stunting. 

Sebanyak 13 kabupaten/kota mencatatkan penurunan angka stunting, sementara dua kabupaten berhasil menghapuskan kemiskinan ekstrem.   

"Alhamdulillah, ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan capaian. Monitoring dan evaluasi menjadi hal penting, karena dari situ  kita tahu bahwa kita dinilai. Hasil ini juga menjadi insentif untuk pengembangan lebih lanjut,” ujar 

Kata dia, Sumsel memang memiliki pekerjaan besar, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan yang berada pada angka 10,97% pada Maret 2024, yang masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,03%. 

Namun, kita patut bersyukur bahwa kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 1,29% pada  2023 menjadi 0,59% pada  2024. “Itu sudah lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,83%," ujar dia. (*)