Pj Gubernur Elen Setiadi Dorong Bupati/Walikota Segera Realisasikan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyaraka
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi bersama walikota dan bupati se Sumsel--
KORANHARIANMUBA.COM,- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi,S.H., M.S.E menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis (12/12/2024).
"Hari ini kita sudah menyaksikan penyerahan DIPA baik terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota, Alhamdulilah tahun ini menaik sekitar 1,7 triliun dan penyerahan DIPA KL instansi," katanya.
Elen berharap di awal bulan Januari 2025, pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN melalui transfer ke daerah (TKD) bisa dilaksanakan.
BACA JUGA:Sebut Transmigran Sebagai Patriot, AHY Ajak Putra-Putri Bangsa Untuk Berperan Serta
BACA JUGA:Ini Qori dan Qoriah Berprestasi Pada MTQ Nasional ke-XXX Tahun 2024 yang Mendapatkan Bonus
Seperti yang diharapkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto untuk bisa langsung dijalankan program dana desa.
"Kita sudah beri himbauan Bupati/Walikota segera di 1 Januari penggunaan dana desa bisa dijalankan sehingga itu mendorong di masyarakat desa dan itu bisa membantu perekonomian kita dengan baik," imbuhnya.
Lebih lanjut Elen mengingatkan kepada Bupati/Walikota dan kepala Instansi vertikal di Sumsel maupun secara nasional masih banyak tantangan ke depan, karena itu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global yang berpengaruh terhadap APBN termasuk APBD.
"Bupati/Walikota saya mengajak untuk berpikir kreatif bagaimana menciptakan kemandirian fiskal, ketergantungan kepada TKD semakin berkurang dengan semakin meningkatkan PAD-nya. Catatan Kemendagri Sumsel ini ada papan tengah, artinya porsi TKD-nya dengan porsi PAD-nya berimbang. Walaupun lebih sedikitnya banyak TKDnya," tambahnya.
Elen juga mengharapkan kedepan PAD yang lebih banyak. Kalau PAD-nya lebih, dirinya yakin ketergantungan terhadap situasi global tidak akan banyak terpengaruh, sehingga lebih banyak program yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan adalah pastikan setiap rupiah yang melalui APBN dan APBD itu memberikan dampak kepada masyarakat. Artinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Kepala BPKP Sumsel secara khusus diharapkannya dapat memberikan pendampingan bagi para satuan kerja di Sumsel guna memastikan program yang dijalankan berdampak kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Kedepan kita harus memikirkan beberapa hal strategis misalnya ketahanan pangan, energi dan hilirisasi dan ini penting bagi kita karena ini salah satu karakteristik dan sumber dari ekonomi kita," tegasnya.