Waduh?Website Pemerintah Empat Lawang Berisi Situs Promosi Judi Online Kaisar 303, Kominfo Lakukan Pemulihan

KORANHARIANMUBA.COM - Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Kabupaten Empat Lawang, di mana website resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang diduga diretas dan kini berfungsi sebagai platform promosi judi online dengan nama Kaisar303.

Hingga berita ini diturunkan, situs yang seharusnya menjadi saluran informasi resmi tersebut masih terindikasi diretas, dengan tampilan logo yang telah diganti dan saat dikunjungi, pengunjung diarahkan ke halaman yang menunjukkan pesan “Whoops! Not Found 404”. 

Peristiwa ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, pada Februari 2023, website Pemkab Empat Lawang juga mengalami peretasan serupa yang akhirnya berhasil dipulihkan.

Kejadian ini mengundang keprihatinan publik, mengingat pentingnya keberadaan situs pemerintah sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat.

BACA JUGA:Galakkan Safari Jumat, Ini Lokasi Masjid Menjadi Sasaran Pj Wali Kota Palembang

BACA JUGA:Kapolres OKI Langsung Pimpin Olah TKP Dugaan Curas Merenggut Nyawa

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi apakah kejadian ini murni merupakan hasil ulah peretas atau akibat kelalaian dari pihak pengelola situs. 

Namun yang jelas, kejadian ini memberikan dampak buruk pada citra pemerintah daerah, terutama dalam upaya pemerintah pusat yang gencar memerangi perjudian online.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Empat Lawang, M. Azhari, mengonfirmasi bahwa situs Pemkab Empat Lawang tengah dalam proses pemulihan setelah mengalami peretasan. "Situs masih dalam tahap perbaikan," ujar Azhari.

Masyarakat pun diimbau untuk lebih hati-hati dalam mengakses situs yang berkaitan dengan informasi resmi pemerintah. 

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera memperbaiki dan memperkuat sistem keamanannya guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Kejadian ini menjadi peringatan penting mengenai pentingnya penguatan sistem keamanan siber di lingkungan pemerintahan daerah agar data dan informasi yang ada tetap terjaga dari ancaman peretasan. (*)