Nah Loh, Gegara Anggaran Dipangkas, Pegawai LPSK Menyerukan Moratorium Perlindungan dan Hak

JAKARTA, KORANHARIANMUBA.COM - Ikatan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mewanti-wanti para pimpinannya untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik.  

Hal itu buntut dari pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 

Dengan pagu anggaran Rp 220 miliar, Kementerian Keuangan juga meminta LPSK melakukan efisiensi sebesar Rp 144 miliar atau 62 persen dari pagu semula. 

Artinya, tersisa Rp 88 miliar dari pagu anggaran yang dapat digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor, dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. 

BACA JUGA:Siap-Siap Kena Denda Jika Tidak Gunakan Ini, Polres Muba Gelar Operasi Keselamatan Musi 2025

BACA JUGA:Suku-Suku dengan Populasi Terbanyak di Indonesia, Keberagaman yang Memperkaya Budaya

Pegawai LPSK meminta waktu khusus dengan para pimpinan untuk membahas situasi terkini di area pelataran Gedung LPSK, Senin 10 Feberuari 2025. 

Dalam pertemuan itu, Ikatan Pegawai LPSK menitipkan sejumlah pesan kepada jajaran pimpinan.

Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana mengungkapkan beberapa pesan yang disampaikan kepada pimpinan, antara lain mendorong mereka berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan. 

"LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa. Jika dipaksakan pun dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," kata Tommy.

Dia juga meminta Pimpinan LPSK segera menerapkan work from anywhere (WFA) bagi pegawai, karena dampak dari efisiensi, sejumlah fasilitas kerja di kantor dikurangi seperti listrik dan lainnya.

"Namun, bahwa efisiensi anggaran ini jangan sampai menyentuh isu pengurangan pegawai maupun hak-hak mereka, termasuk mereka yang merupakan pegawai kontrak dan outsourcing," tutur Tommy. (*)