Kejari Muba Soroti Penempatan CEO "Titipan" Berpotensi Korupsi

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Kamis , 20 Mar 2025 - 19:35

Kepala Kejaksaan Negerei Musi Banyuasin, Roy Riady SH MH (foto boim)--

Peraturan Bupati Muba No. 100 Tahun 2021 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD.

Peraturan Bupati Muba No. 91 Tahun 2022 tentang tata cara kerja sama BUMD dengan pihak lain dan penugasan pemerintah daerah kepada BUMD.

Peraturan Bupati Muba No. 15 Tahun 2023 tentang pedoman pembinaan pengurusan BUMD.

Diharapkan BUMD di Muba dapat lebih memahami aturan yang berlaku dan mengelola perusahaan dengan lebih transparan serta akuntabel.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD Kabupaten Musi Banyuasin secara resmi saya nyatakan dibuka," tutup Sekda Muba.

Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riady, S.H., M.H., menegaskan bahwa BUMD harus menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan tidak melanggar aturan internal maupun eksternal.

Ia menyoroti pentingnya pembinaan yang baik agar perusahaan tidak terjebak dalam pelanggaran hukum.

"BUMD harus dikelola berdasarkan prinsip bisnis yang sehat. Meskipun perusahaan mencari keuntungan, hal itu harus dilakukan tanpa melanggar hukum. Sayangnya, masih ada praktik-praktik yang menyimpang, seperti penggunaan korporasi sebagai tameng untuk melakukan kejahatan," jelasnya.

Roy juga menyoroti fenomena Crime Corporation dan Crime in Corporation, yang sering kali diawali dengan penempatan CEO "titipan" yang berpotensi korupsi. Untuk menghindari hal ini, ia menekankan bahwa pejabat perusahaan harus dipilih berdasarkan asesmen, bukan karena kedekatan atau titipan pihak tertentu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan beberapa modus operandi kejahatan korporasi, seperti manipulasi data, kecurangan dalam laporan keuangan, serta penghindaran regulasi. Untuk itu, pengawasan internal harus diperkuat guna mencegah pelanggaran tersebut.

Dalam penegakan hukum, terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yaitu:

1. Pengurus sebagai pelaku tindak pidana, sehingga pengurus yang bertanggung jawab secara pidana.

2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang memikul tanggung jawab pidana.

3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan korporasi itu sendiri yang harus bertanggung jawab secara pidana.

4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga keduanya bertanggung jawab secara hukum.

kejari muba soroti penempatan ceo "titipan" berpotensi korupsi                             koranharianmuba.com,- pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) menggelar sosialisasi terkait pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif tindak pidana di ruang musi function hall, hotel grand ranggonang sekayu, pada rabu 19 maret 2025. 
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman badan usaha milik daerah (bumd) dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/gcg) serta mencegah potensi penyimpangan yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.
sosialisasi ini dibuka oleh sekretaris daerah muba, dr. drs. h. apriyadi mahmud, m.si., yang mewakili bupati dan wakil bupati muba, h. m. toha, s.h, dan rohman. turut hadir sebagai narasumber kepala kejaksaan negeri (kajari) muba, roy riady, s.h., m.h.
sekda muba menyampaikan apresiasi kepada kajari muba dan jajarannya yang telah bersedia memberikan pemahaman kepada jajaran bumd terkait pertanggungjawaban korporasi. 
baca juga:pohon tumbang, badan jalan tertutup tidak bisa dilintasi 
baca juga:usai ikuti rakor forkopimda se-sumsel, muara enim siap selaraskan program pembangunan
"melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai aturan yang berlaku. selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan bisa dilaksanakan secara rutin agar pemahaman organ bumd terhadap pengelolaan perusahaan semakin baik," ujarnya.
sekda juga mengingatkan direksi bumd agar bekerja sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (rka) yang telah ditetapkan, tidak menjalankan kegiatan di luar rka, serta memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
saat ini, pemkab muba memiliki tiga bumd, yaitu:
1. pt petro muba, dengan tiga anak perusahaan: pt muba electric power (mep), pt muba link, dan pt perkebunan muba lestari (pmbl).
2. pt muba energi maju berjaya
3. perumda air minum tirta randik
selain itu, pemkab muba juga memiliki saham di bumd provinsi sumsel, yakni bank sumsel babel.
guna memperkuat pengelolaan bumd, pemkab muba telah menerbitkan sejumlah regulasi, antara lain:
peraturan bupati muba no. 100 tahun 2021 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bumd.
peraturan bupati muba no. 91 tahun 2022 tentang tata cara kerja sama bumd dengan pihak lain dan penugasan pemerintah daerah kepada bumd.
peraturan bupati muba no. 15 tahun 2023 tentang pedoman pembinaan pengurusan bumd.
diharapkan bumd di muba dapat lebih memahami aturan yang berlaku dan mengelola perusahaan dengan lebih transparan serta akuntabel.
"dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tata kelola perusahaan yang baik pada bumd kabupaten musi banyuasin secara resmi saya nyatakan dibuka," tutup sekda muba.
kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady, s.h., m.h., menegaskan bahwa bumd harus menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan tidak melanggar aturan internal maupun eksternal. 
ia menyoroti pentingnya pembinaan yang baik agar perusahaan tidak terjebak dalam pelanggaran hukum.
"bumd harus dikelola berdasarkan prinsip bisnis yang sehat. meskipun perusahaan mencari keuntungan, hal itu harus dilakukan tanpa melanggar hukum. sayangnya, masih ada praktik-praktik yang menyimpang, seperti penggunaan korporasi sebagai tameng untuk melakukan kejahatan," jelasnya.
roy juga menyoroti fenomena crime corporation dan crime in corporation, yang sering kali diawali dengan penempatan ceo "titipan" yang berpotensi korupsi. untuk menghindari hal ini, ia menekankan bahwa pejabat perusahaan harus dipilih berdasarkan asesmen, bukan karena kedekatan atau titipan pihak tertentu.
lebih lanjut, ia mengungkapkan beberapa modus operandi kejahatan korporasi, seperti manipulasi data, kecurangan dalam laporan keuangan, serta penghindaran regulasi. untuk itu, pengawasan internal harus diperkuat guna mencegah pelanggaran tersebut.
dalam penegakan hukum, terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yaitu:
1. pengurus sebagai pelaku tindak pidana, sehingga pengurus yang bertanggung jawab secara pidana.
2. korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang memikul tanggung jawab pidana.
3. korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan korporasi itu sendiri yang harus bertanggung jawab secara pidana.
4. pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga keduanya bertanggung jawab secara hukum.
tampak hadir dalam sosialisasi tersebut diantaranya, plt asisten ii setda muba h ali badri st mt, komisaris utama petro muba dicky meiriando sstp mh, direktur utama petro muba khadafi se, komisaris utama muba energi maju berjaya mirwan susanto se mm, direktur utama muba energi maju berjaya drs wandi subroto sh mh, dan kepala cabang bank sumsel babel sekayu irwan antoni. (*)