Kerahkan 1200 Personil, Pengamanan PSU Pilkada Empat Lawang

KORANHARIANMUBA.COM,- Keamanan menjadi fokus utama menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang.

Untuk memastikan kelancaran proses demokrasi, sebanyak 1.200 personel gabungan dikerahkan guna menjaga stabilitas dan ketertiban selama tahapan pemungutan suara berlangsung.

Kapolres Empat Lawang, AKBP Abdul Aziz, menegaskan bahwa pengamanan ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa-desa.

Kehadiran aparat kepolisian, termasuk anggota Brimob, bertujuan untuk mengantisipasi segala potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya PSU.

BACA JUGA:Muba Matangkan Persiapan Jelang Porprov XV: Target Juara dan Sukses Sebagai Tuan Rumah

BACA JUGA: 6 Korban Tewas Kecelakaan Bus Umrah Bakal Dimakamkan di Saudi

Setiap kecamatan akan mendapat pengamanan ketat dari personel Brimob, bahkan di tingkat desa pun telah kami tempatkan sejumlah anggota untuk memastikan situasi tetap kondusif, ujar Abdul Aziz.

Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya aktivitas massa, ratusan anggota Brimob telah lebih dulu disiagakan untuk mengawal proses pengambilan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung pada Minggu 23 Maret 2025. 

Puncak Pengamanan di Kantor KPU

Puncak pengamanan akan terjadi pada hari pencoblosan, terutama di sekitar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang.

Abdul Aziz menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah ekstra guna memastikan tidak ada gangguan selama proses pemungutan suara berlangsung.

Hari ini, kawasan sekitar KPU Empat Lawang akan dijaga dengan ketat. Masyarakat tetap dapat melintas, tetapi akan dilakukan pemeriksaan secara selektif demi keamanan bersama, jelasnya.

Tak hanya itu, pihak kepolisian juga mengimbau seluruh masyarakat, terutama para pendukung pasangan calon, untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu konflik.

Kami meminta seluruh warga Empat Lawang agar menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.