Skema Dana Pendidikan Tetap Mengacu Belanja Negara

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memutuskan skema penghitungan 20 persen Dana Pendidikan tetap mengacu pada belanja negara. 

Keputusan ini menutup potensi penurunan besaran dana pendidikan yang dialokasikan dari APBN. 

“Kami mendapatkan informasi dari Badan Anggaran DPR jika skema penghitungan 20 persen Dana Pendidikan dari APBN tetap mengacu pada belanja negara. Kami tentu sangat mengapresiasi keputusan tersebut karena menutup potensi penurunan besaran anggaran pendidikan lebih dari Rp100 triliun,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Minggu 15 September 2024. 

Untuk diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kepada Banggar DPR agar mengubah skema penghitungan besaran 20 persen Dana Pendidikan dari APBN agar mengacu pada pendapatan negara. 

BACA JUGA:Peringatan Hari Pariwisata Dunia Ke-44, Gelar Festival Layang-Layang

BACA JUGA:Dirjen HAM Sorot Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum

Perubahan ini untuk memastikan agar besaran dana pendidikan tidak terlalu membebani APBN. Di sisi lain perubahan tersebut akan menurunkan besaran 20 persen Dana Pendidikan dari APBN hingga Rp 130 triilun.

Huda mengatakan keputusan Banggar tersebut sesuai dengan aspirasi publik agar tidak ada utak-atik besaran 20 persen Dana Pendidikan dari APBN. 

Dia berharap dengan keputusan ini maka berbagai masalah dasar pendidikan seperti kesejahteraan guru, akses ke pendidikan tinggi, hingga perbaikan sarana prasaran pendidikan di kawasan 3T bisa segera teratasi.

“Kami tentu berharap tidak ada perubahan besaran anggaran pendidikan ini akan mendorong penyelenggaraan layanan pendidikan termasuk beberapa program unggulan dari pemerintahan baru seperti pembangunan sekolah unggulan, perbaikan sarana prasaran pendidikan, dan lainnya,” kata Huda.

Kendati demikian, Huda mengingatkan perlu ada perbaikan mendasar terkait pola distribusi dana pendidikan dari APBN. 

Berdasarkan kesimpulan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan DPR RI, diketahui jika ada beberapa persoalan krusial dalam distribusi 20 persen Dana Pendidikan APBN sehingga ratusan triliun yang dikucurkan belum sepenuhnya menjadi daya pengungkit optimalisasi layanan penyelenggaraan pendidikan di tanah air. 

BACA JUGA:Pro Rakyat! Inilah Program Dipaparkan Hj Lucianty Dihadapan Ribuan Masyarakat Bayung Lencir

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Hadiri Closing of 30 Days Running Challenge and 5 th Anniversary Rail Runners