Selama 60 Hari Kampanye, Paslon Diminta Patuhi Aturan dan Jadwal Kampanye Pilkada 2024

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Kamis , 26 Sep 2024 - 20:29

KPU Sumsel Minta Paslon Patuhi Aturan (Foto Ist).--

Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya. “Harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan,” ujarnya menginatkan. KPU Provinsi Sumsel, membagi tiga zona kampanye di Sumsel.

Zona I meliputi kabupaten/kota: Palembang, Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur (OKUT), dan OKU Selatan (OKUS). Zona II meliputi Kabupaten/Kota Prabumulih, PALI, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, dan Pagaralam.

“Terakhir Zona III, meliputi Kabupaten/Kota : Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), Lubuklinggau, dam Musi Rawas Utara (Muratara),” ulas Handoko. Pelaksanaan kampanye juga diatur masing-masing 3 hari pada setiap zona.

Lanjut Naafi, sedangkan untuk kampanye melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dimulai tanggal 10 November hingga tanggal 23 November 2024. “Jadi lebih kurang 14 hari,” tambahnya. Sementara pada 24–26 November 2024, masuk dalam masa tenang.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan semangat bagi paslon kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye pilkada 2024, dimulai 25 September 2024. "Ya, kampanye yang semangat," singkat Jokowi, dari Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).

Untuk diketahui, berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan dan jadwal pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 dimulai tanggal 25 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye ini berlangsung selama sekitar 2 bulan. Pemungutan suara 27 November 2024.

KPU RI juga telah membuat aturan pelaksanaan kampanye Pilkada 2024.

Diatur berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Berikut ini sejumlah aturan yang perlu dipatuhi selama masa kampanye Pilkada 2024.

Yakni, (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

(2) Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

(3) Kampanye dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilihan atau pasangan calon.

(4) Selain partai politik atau pasangan calon, kampanye dapat dilaksanakan oleh gabungan partai politik peserta dan tim kampanye.

(5) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.

selama 60 hari kampanye, paslon diminta patuhi aturan dan jadwal kampanye pilkada 2024                            harianmuba.bacakoran.co - kpu provinsi sumsel meminta para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur sumsel, mematuhi aturan tahapan kampanye pilkada yang berlangsung selama 60 hari. 
bawaslu provinsi sumsel pun akan ‘mengintai’ para paslon selama kampanye, 25 september hingga 23 november 2024.
“bawaslu akan melakukan pengawasan ekstraketat. jadi setiap kampanye, kami akan menerjunkan personel minimal 5 orang,” sebut ahmad naafi sh mkn, koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi bawaslu provinsi sumsel, rabu 25 september 2024. 
pengawasan ekstraketat, tidak hanya berlaku bagi paslon gubernur dan wakil gubernur saja. tapi juga paslon bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota se-sumsel. 
baca juga:motif penusukan di dekat kpu palembang: bukan terkait pilkada, murni konflik pribadi
baca juga:polres muba serahkan 20 personil walpri kepada kpu, bawaslu dan paslon 
“dari 5 personel itu, di antaranya 1 pkd, 3 panwascam, serta komisioner bawaslu kabupaten/kota,” imbuhnya.
terpisah, komisioner kpu provinsi sumsel divisi teknis dan penyelenggaraan pilkada, handoko mpd, mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan jadwal pelaksanaan peserta kampanye pilgub sumsel 2024. 
“kampanye mulai 25 september hingga 23 november,” ujarnya.
selama 60 hari pelaksanaan kampanye, para paslon dapat melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar paslon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga kampanye (apk).
“serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sampainya. 
kpu sumsel juga menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pilgub sumsel 2024 melalui metode rapat umum. 
“rapat umum untuk pilgub sumsel tahun 2024 dilakukan paling banyak dua kali, untuk tiap-tiap pasangan calon,” jelasnya. 
waktu pelaksanaan umum, dimulai pukul 09.00 wib dan berakhir pukul 18.00 wib, dengan jedah waktu ibadah.
baca juga:sah, kpu muba tetapkan dpt pilkada muba 2024 sebanyak 496.167, tanpa mengundang media? 
baca juga:kpu oki usulkan penambahan tps di pilkada 2024, segini jumlahnya
rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya. “harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan,” ujarnya menginatkan. kpu provinsi sumsel, membagi tiga zona kampanye di sumsel.
zona i meliputi kabupaten/kota:  palembang, ogan ilir (oi), ogan komering ilir (oki), ogan komering ulu (oku), oku timur (okut), dan oku selatan (okus). zona ii meliputi kabupaten/kota  prabumulih, pali, muara enim, lahat, empat lawang, dan pagaralam. 
“terakhir zona iii, meliputi kabupaten/kota : banyuasin, musi banyuasin (muba), musi rawas (mura), lubuklinggau, dam musi rawas utara (muratara),” ulas handoko. pelaksanaan kampanye juga diatur masing-masing 3 hari pada setiap zona.  
lanjut naafi,  sedangkan untuk kampanye melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dimulai tanggal 10 november hingga tanggal 23 november 2024.  “jadi lebih kurang 14 hari,” tambahnya. sementara pada 24–26 november 2024, masuk dalam masa tenang. 
terpisah, presiden joko widodo (jokowi) memberikan semangat bagi paslon kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye pilkada 2024, dimulai 25 september 2024.  "ya, kampanye yang semangat," singkat jokowi, dari ibu kota negara (ikn), nusantara, kalimantan timur, rabu (25/9).
untuk diketahui, berdasarkan pkpu nomor 2 tahun 2024, tahapan dan jadwal pelaksanaan kampanye pilkada 2024 dimulai tanggal 25 september 2024 dan berakhir pada tanggal 23 november 2024. pelaksanaan kampanye ini berlangsung selama sekitar 2 bulan. pemungutan suara 27 november 2024.
kpu ri juga telah membuat aturan pelaksanaan kampanye pilkada 2024. 
diatur berdasarkan pkpu nomor 13 tahun 2024. berikut ini sejumlah aturan yang perlu dipatuhi selama masa kampanye pilkada 2024. 
yakni, (1) kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat dengan penuh tanggung jawab. 
(2) pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. 
(3) kampanye dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilihan atau pasangan calon. 
(4) selain partai politik atau pasangan calon, kampanye dapat dilaksanakan oleh gabungan partai politik peserta dan tim kampanye. 
(5) peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat. 
(6) anggota masyarakat dilarang mengikuti kegiatan politik kecuali sebagai peserta kampanye.
(7) materi kampanye memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. 
(8) selain materi kampanye pasangan calon disampaikan juga program yang akan dijalankan. 
(9) materi kampanye disampaikan secara tertulis ataupun lisan.
sementara larangan-larangan selama masa kampanye pilkada 2024 adalah, 
(1) mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan uud 1945. 
(2) menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota dan partai politik.
(3) melakukan kampanye berupa hasutan, fitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat. 
(4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan atau partai politik.
(5) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. 
(6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. 
(7) merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. 
(8) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah. 
(9) menggunakan tempat ibadah dan pendidikan. 
(10) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya. 
(11) melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan kpu provinsi dan kabupaten/kota. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan