Illegal Drilling dan Illegal Refinery di Sumsel Meningkat Drastis

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 18 Dec 2024 - 20:15

Diskusi Publik, Suasana Diskusi publik di Jakarta yang membahas sengkarut illegal driling dan illegal refinery (foto ist)--

KORANHARIANMUBA.COM - Permasalahan tambang minyak ilegal di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), tak hanya sekadar obrolan lokal.

Tapi jadi materi bahasan dalam diskusi publik “Sengkarut Illegal Drilling dan Illegal Refinery” yang diadakan oleh komunitas ‘Suara Netijen +62’.

Materi diskusi merujuk data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel.

Menunjukkan praktik illegal drilling meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Provinsi Sumsel.

Saat ini terdapat sekitar 13.824 sumur minyak ilegal di seluruh Indonesia, dan 10.000 di antaranya berada di Provinsi Sumsel.

Akibatnya, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp7,02 triliun setiap tahunnya. Sedangkan kerusakan lingkungan capai Rp4,87 triliun.

Ekonom Prof Anthony Budiawan, memaparkan tambang ilegal berdampak signifikan terhadap ekonomi, merugikan negara.

“Sekitar 10.000 sumur tambang ilegal memproduksi sekitar 25.000 barel per hari, setara dengan sekitar 5 persen dari pendapatan nasional sektor tambang,” ucapnya, dalam diskusidi Resto Muse Makassar, Jakarta Selatan, Kamis lalu (14/11).

Prof Anthony memandang, setiap bisnis ilegal yang berpeluang menyerap keuntungan besar akan menjadi makanan pembisnis hingga oknum penegak hukum.

Dia menyoroti kinerja satuan tugas (satgas) yang dianggap kurang efektif, dan malah cenderung melindungi praktik-praktik ilegal daripada menindak.

"Ini seolah-olah dibiarkan, berarti ’kan ada motif ekonomi yang juga dinikmati oleh mereka yang membiarkan, ‘kan gitu. Diduga ke situ.

Kenapa tambang ilegal jadi bisa begitu banyak. Nah, di situ juga diduga ada setoran-setoran, berjenjang," kata Prof Anthony, Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).

illegal drilling dan illegal refinery di sumsel meningkat drastis                            koranharianmuba.com - permasalahan tambang minyak ilegal di provinsi sumatera selatan (sumsel), tak hanya sekadar obrolan lokal.
tapi jadi materi bahasan dalam diskusi publik “sengkarut illegal drilling dan illegal refinery” yang diadakan oleh komunitas ‘suara netijen +62’.
materi diskusi merujuk data dari kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) dan wahana lingkungan hidup (walhi) sumsel.
menunjukkan praktik illegal drilling meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, terutama di provinsi sumsel.
baca juga:polsek keluang berhasil bekuk pelaku penyebab kebakaran sumur minyak ilegal 
baca juga:pemkab muba apresiasi kepedulian sosial dan lingkungan pt ghutrie pecconina indonesia 
saat ini terdapat sekitar 13.824  sumur minyak ilegal di seluruh indonesia, dan 10.000 di antaranya berada di provinsi sumsel.
akibatnya, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar rp7,02 triliun setiap tahunnya. sedangkan kerusakan lingkungan capai rp4,87 triliun.
ekonom prof anthony budiawan, memaparkan tambang ilegal berdampak signifikan terhadap ekonomi, merugikan negara.
“sekitar 10.000 sumur tambang ilegal memproduksi sekitar 25.000 barel per hari, setara dengan sekitar 5 persen dari pendapatan nasional sektor tambang,” ucapnya, dalam diskusidi resto muse makassar, jakarta selatan, kamis lalu (14/11).
prof anthony memandang, setiap bisnis ilegal yang berpeluang menyerap keuntungan besar akan menjadi makanan pembisnis hingga oknum penegak hukum.
dia menyoroti kinerja satuan tugas (satgas) yang dianggap kurang efektif, dan malah cenderung melindungi praktik-praktik ilegal daripada menindak. 
"ini seolah-olah dibiarkan, berarti ’kan ada motif ekonomi yang juga dinikmati oleh mereka yang membiarkan, ‘kan gitu. diduga ke situ.
kenapa tambang ilegal jadi bisa begitu banyak. nah, di situ juga diduga ada setoran-setoran, berjenjang," kata prof anthony, director political economy and policy studies (peps).
idealnya, sambung prof anthony, penyelesaian kasus illegal drilling dan illegal refinery di seluruh wilayah indonesia melalui penegakan hukum yang lebih masif dan tegas. tanpa mengecualikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
"kalau saya sekali lagi, saya berpendapat bahwa kita ini harus taat hukum. jadi kalau dia ada kerjasama dengan orang-orang pemerintah daerah ‘kan, sama saja dengan suap, seperti korupsi sebetulnya. jadi ini memang harus dihentikan," ulasnya.
dia menyoroti perlunya dukungan pemerintah daerah, dalam melindungi dan memberdayakan pengusaha lokal. agar sumber daya alam (sda) dapat digunakan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 uud 1945. 
sementara ucok sky khadafi, dari center for budget analysis (cba), mengatakan keberadaan tambang rakyat di indonesia menimbulkan kekhawatiran. terutama terkait dampaknya pada rantai pasokan minyak nasional.
“jika tambang rakyat semakin banyak, jalur distribusi resmi bisa terganggu, dan ini tentu berisiko bagi pertamina sebagai pemasok minyak utama di indonesia,” ujar ucok.
dia menekankan pentingnya peraturan yang tegas, untuk mengontrol dan menertibkan tambang rakyat demi menjaga kelancaran rantai pasok nasional
“selain merugikan pertamina, tambang ilegal memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional,” tukasnya.
karena itu, dia mendukung adanya kebijakan yang memperketat pengawasan dan izin tambang agar praktik ilegal dapat diminimalkan.
“pengeboran dan pengolahan minyak ilegal tidak hanya menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara, tetapi juga berisiko menciptakan bencana lingkungan yang serius,” ucapnya.
baca juga:pengguna jalan sindur kini merasa lega, sudah dipasang lampu jalan 
baca juga:luar biasa, lapas muara enim raih penghargaan predikat terbaik 
ucok memandang metode polisi lebih mengedepankan pengendalian atau penertiban. dia meyakini pola penindakan itu nantinya akan tebang pilih, oleh oknum. bukan secara lembagal.
"ini ’kan bisnis abu-abu jadinya, ilegal marak. pembiaran jadinya. kalau dalam sudut (pandang) hukum, ya kejahatan," sampainya.
sementara akp wawan purnama dari kasubnit 2 subdit 5 direktorat tindak pidana tertentu (dittipiter) bareskrim polri, membagikan perspektifnya terkait kendala dalam mengawasi tambang ilegal yang berada di wilayah terpencil.
“sebagai contoh sumsel-lah. baru kita (bareskrim polri) berangkat ke sumsel, dapat kabar dari anggota di sana, udah enggak ada (pelaku sudah kabur).
biasanya dari awal kami dorong dulu wilaya (polda/polres). bahwa ini dapat informasi seperti ini, kirim foto dan video. biasa seperti itu,” ungkap wawan.
menurutnya, akses sulit dan keterbatasan informasi sering menghambat aparat dalam melakukan penindakan.  “tapi kalau ada perintah kita harus jalan, tidak perlu ada koordinasi wilayah, kita langsung jalan juga, akan kita tindak juga,"  tambahnya.
dijelaskannya, penambangan minyak ilegal di sumsel makin marak, bukan hanya di sumur tua, tapi juga di lubang-lubang sumur baru.
“dari awal saya sudah sampaikan, bahwa kami sudah beberapa kali rakor dengan instansi terkait,” sebutnya.
dia menyebut rakor dengan pihak kementerian kehutanan, kementerian lingkuhan hidup, esdm, hingga pertamina. “kami sudah berkoordinasi bagaimana menyelesaikan masalah ini.
kan bukan tahun ini saja, sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan," ujar wawan.
praktisi hukum edi hardum, menyebut penegakan hukum di sektor tambang menjadi momok yang tak kunjung dapat diselesaikan. sebab menurutnya, banyak oknum yang terlibat dari berbagai instansi, dari daerah hingga tingkat pusat.
"oleh karena itu, saya minta kapolri untuk bila perlu bentuk tim khusus untuk menyelidiki penambangan ilegal di sumsel,” cetusnya.
tidak saja menindak oknum-oknum, diharapkan jaringan penadah yang mengolah minyak mentah menjadi minyak oplosan menyerupai produk pertamina, juga ditindak.
“karena ulahnya, minyak ilegal dari sumsel menyebar ke kota besar di indonesia, seperti jambi, lampung hingga banten,” bebernya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 19 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan