Waduh, Ada Tunggakan BPJS Empat Lawang Capai Puluhan Miliar

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 21:14

Tunggakan BPJS Empat LAwang (foto ist)--

KORANHARIANMUBA.COM - Dalam dua pekan terakhir, publik dikejutkan dengan informasi mengenai tunggakan BPJS Kesehatan di Kabupaten EMPAT LAWANG yang mencapai angka puluhan miliar.

Tunggakan ini pertama kali diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Trisnawarman.

Menurut Trisnawarman, tunggakan tersebut sudah terjadi selama tiga tahun terakhir dan mencapai total sebesar Rp38 miliar.

"BPJS sudah bantu utangi selama 3 tahun, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran. Jika ini terus berlanjut, jumlah utang bisa semakin besar," ujar Trisnawarman.

Ia juga menambahkan bahwa selama ini pemerintah provinsi telah memberikan bantuan melalui APBD, meskipun jumlahnya tidak banyak karena harus membantu kabupaten dan kota lainnya.

Masalah besar terkait BPJS Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang sebenarnya sudah terungkap lebih awal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

Laporan tersebut mencatat adanya utang belanja iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bekerja (BP) Kelas 3, serta perangkat desa yang mencapai Rp32,5 miliar.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya potensi pembayaran yang tidak valid terkait peserta PBPU, dengan nilai mencapai Rp891,8 juta.

Pembayaran yang tidak valid ini terjadi akibat adanya data peserta yang tidak sesuai, seperti 46 peserta yang sudah meninggal dunia, 1.305 peserta yang bukan penduduk setempat, dan 1.990 peserta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar. Totalnya, terdapat 3.341 peserta yang tidak valid dalam tagihan tersebut.

BPK juga mencatat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang tidak melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap tagihan yang diajukan oleh BPJS Kesehatan.

Alih-alih memeriksa data peserta, Dinas Kesehatan hanya berkoordinasi dengan Kepala Subbagian Keuangan terkait ketersediaan dana untuk mengajukan pembayaran.

BPK menyatakan bahwa data yang seharusnya digunakan untuk proses rekonsiliasi tidak pernah dimiliki oleh Dinas Kesehatan, yang hanya menerima data dari BPJS Kesehatan tanpa verifikasi lebih lanjut.

waduh, ada tunggakan bpjs empat lawang capai puluhan miliar                            koranharianmuba.com - dalam dua pekan terakhir, publik dikejutkan dengan informasi mengenai tunggakan bpjs kesehatan di kabupaten empat lawang yang mencapai angka puluhan miliar.
tunggakan ini pertama kali diungkapkan oleh kepala dinas kesehatan provinsi sumatera selatan (sumsel), trisnawarman. 
menurut trisnawarman, tunggakan tersebut sudah terjadi selama tiga tahun terakhir dan mencapai total sebesar rp38 miliar.
"bpjs sudah bantu utangi selama 3 tahun, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran. jika ini terus berlanjut, jumlah utang bisa semakin besar," ujar trisnawarman.
baca juga:penyidik tipikor kejaksaan negeri muara enim sita barang bukti uang berjumlah rp 150 juta 
baca juga:oknum penipu gunakan aplikasi ai atas nama kajari muba untuk meminta uang
ia juga menambahkan bahwa selama ini pemerintah provinsi telah memberikan bantuan melalui apbd, meskipun jumlahnya tidak banyak karena harus membantu kabupaten dan kota lainnya.
masalah besar terkait bpjs kesehatan di kabupaten empat lawang sebenarnya sudah terungkap lebih awal dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan sumsel atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2023. 
laporan tersebut mencatat adanya utang belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (pbpu) dan bekerja (bp) kelas 3, serta perangkat desa yang mencapai rp32,5 miliar.
selain itu, bpk juga menemukan adanya potensi pembayaran yang tidak valid terkait peserta pbpu, dengan nilai mencapai rp891,8 juta.
pembayaran yang tidak valid ini terjadi akibat adanya data peserta yang tidak sesuai, seperti 46 peserta yang sudah meninggal dunia, 1.305 peserta yang bukan penduduk setempat, dan 1.990 peserta dengan nomor induk kependudukan (nik) yang tidak terdaftar. totalnya, terdapat 3.341 peserta yang tidak valid dalam tagihan tersebut.
bpk juga mencatat bahwa dinas kesehatan kabupaten empat lawang tidak melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap tagihan yang diajukan oleh bpjs kesehatan.
alih-alih memeriksa data peserta, dinas kesehatan hanya berkoordinasi dengan kepala subbagian keuangan terkait ketersediaan dana untuk mengajukan pembayaran.
bpk menyatakan bahwa data yang seharusnya digunakan untuk proses rekonsiliasi tidak pernah dimiliki oleh dinas kesehatan, yang hanya menerima data dari bpjs kesehatan tanpa verifikasi lebih lanjut.
sebagai tambahan, ditemukan pula adanya selisih antara data peserta yang ditagihkan dengan surat keputusan (sk) perangkat desa yang berjumlah 7.190 orang, dengan nilai tagihan sebesar rp1,2 miliar.
hal ini menunjukkan ketidakakuratan dalam pencatatan peserta yang terdaftar dalam sistem bpjs kesehatan.
berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bpk menegaskan bahwa pemerintah kabupaten empat lawang tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk membayar tunggakan tersebut, sehingga menyebabkan utang yang terus menumpuk kepada bpjs kesehatan.
tunggakan ini mencakup iuran untuk pbpu, bp kelas iii, serta iuran jaminan kesehatan perangkat desa.
sementara itu, pemerintah kabupaten empat lawang menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini.
pj bupati empat lawang, fauzan khoiri, mengatakan kepada media bahwa pihaknya akan berupaya untuk melunasi tunggakan bpjs kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"kami tetap berupaya menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi harus sesuai dengan kondisi keuangan dan keadaan saat ini," ujar fauzan dalam sambungan telepon pada sabtu, 18 januari 2025.
fauzan juga menjelaskan bahwa tunggakan bpjs kesehatan untuk tahun 2023 akan menjadi beban utang yang akan dibayar pada tahun 2025.
sedangkan untuk tunggakan tahun 2024, pihaknya masih menunggu dana kurang bayar (kb) yang tertunda dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"kami masih menunggu dana yang belum masuk, dan dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan tunggakan bpjs," jelasnya.
fauzan menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memastikan penyelesaian masalah ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan daerah yang ada.
"jika dana kb sudah diterima, insya allah semua masalah ini akan kami selesaikan," tutupnya.
masalah tunggakan bpjs kesehatan yang dialami kabupaten empat lawang ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.
penyelesaian utang ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, yang harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dapat tetap terjamin. (*)