Soal Ganti Rugi Lahan Warga Desa Darmo Muara Enim, Ini Jawaban PTBA

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 05 Feb 2025 - 20:54

MENGADU, Tampak Puluhan Perwakilan Warga Desa Darmo Mengadukan Nasibnya ke Komisi I DPRD Muara Enim (Foto Ist)--

Menurut Sulbahri yang didampingi Ketua BPD Desa Darmo Herlanudin dan warga lainnya, bahwa permasalahan rencana ganti rugi lahan/kebun milik warga Desa Darmo tepatnya di wilayah Bangko Tengah Blok B wilayah Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ini sudah mulai dibahas pada tahun 2023 lalu.

Semenjak itu, kata dia, sudah beberapa kali diadakan pertemuan antara warga dan pihak PTBA membahas masalah ganti rugi, tali asih dan sebagainya.

Namun sampai saat ini, permasalahan ganti rugi tersebut belum ada kejelasan sehingga terkesa digantung oleh PTBA.

"Kami sudah sepakat mau ganti rugi bukan tali asih atau semacamnya dengan mengacu kepada Pergub Sumsel No 40 Tahun 2017 dan aturan-aturan yang berlaku lainnnya," tukasnya. Wisata spa

Lanjut Sulbahri, lahan dan kebun tersebut adalah sumber utama mata pencarian masyarakat yang telah di usahakan secara terus menerus dan turun menurun.

Masyarakat pemilik lahan dan kebun sangat mendukung dengan adanya Proyek CHF TLS 6 dan 7 di Bangko Tengah Blok B wilayah Desa Darmo, namun kami jangan dirugikan.

Oleh karena itu, lanjutnyq, sebelum adanya kesepakatan ganti rugi yang layak dan adil, pihak PTBA untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pengukuran lahan, inventarisasi Tanam Tumbuh dan kain-lain di lahan dan Kebun milik masyarakat.

"Kami menolak undangan negoisiasi di kantor pengadaan tanah PTBA karena selalu berubah-ubah dan warga cenderung tertekan serta merugikan kami. Kami minta ganti rugi transfaran dan sesuai aturan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Muara Enim Mualimin yang didampingi Sekretaris Yupi Dasuki, dan anggota Yones Tober, Kasman dan Titit Susanti, dari hasil informasi yang didapat hari ini, pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak PTBA untuk melakukan cross chek dan mencari solusi yang terbaik sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Pihaknya mendukung jika untuk masalah ganti rugi lahan/kebun sebaiknya mengacu kepada Pergub Sumsel No 40 Tahun 2017 dan aturan-aturan yang berlaku lainnya

"InsyaAllah, Senin depan kita akan panggil pihak PTBA untuk klarifikasi atas keluhan warga Desa Darmo tersebut," tegas Yones Tober menambahkan. (*)

soal ganti rugi lahan warga desa darmo muara enim, ini jawaban ptba                            koranharianmuba.com – adanya persoalan ganti lahan warga desa darmo kabupaten muara enim, pihak pt bukit asam tbk (tba) memberikan jawaban. 
pihaknya selalu menjalankan kegiatan usaha pertambangan dengan mengedepankan prinsip good mining practice, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati hak-hak masyarakat, termasuk dalam penyelesaian hak atas tanah.
lahan yang digunakan untuk proyek coa/ hand/ing facility train loading station (chf tls) 6 dan 7 di desa darmo masuk dalam izin pinjam pakai kawasan hutan (ippkh) banko tengah, yang berstatus sebagai tanah negara. oleh karena itu, pengelolaan lahan ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
hingga saat ini, proses diskusi masih berjalan bersama masyarakat desa darmo untuk membahas berbagai aspek penyelesaian lahan.
baca juga:kurangi kemacetan parah, jembatan musi v selesai tahun 2026
baca juga:terbitkan kmk pemangkasan instrumen tkd hingga rp 50,59 triliun 
ptba berkomitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kepatuhan hukum, dan musyawarah. 
“kami menghormati setiap proses hukum yang berlangsung dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang guna mencapai penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak,” jelasnya 
ptba terbuka untuk berdiskusi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan kejelasan dan validitas data serta menyelesaikan setiap permasalahan secara objektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. proses komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terus dilakukan secara transparan untuk mencapai solusi terbaik.
dengan demikian, kami berharap klarifikasi ini dapat menjadi rujukan yang obyektif dalam pemberitaan serta membantu perimbangan informasi bagi rekan-rekan media guna memenuhi kaidah jurnalistik yang baik.
sebelumnya, belum ada nya kejelasan soal ganti lahan/kebun milik warga desa darmo, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim, senin 03 fabruari 2025 datangi dewan. 
kedatangan 50 warga tersebut, tidak lain mengadukan persoalan yang sudah sekitar dua tahun masalah ganti rugi lahan/kebun milik warga belum ada kejelasan dari pt bukit asam (ptba). 
sehingga meresahkan warga karena pihak perusahaan sudah mulai melakukan kegiatan di sekitar lahan kebun milik warga.
"kami ini hanya perwakilan saja, sedangkan yang akan terdampak oleh proyek ptba tersebut ratusan kk. kalau tidak salah sekitar 300 lebih kk yang akan terdampak, hampir sebagian wilayah desa darmo akan habis dijadikan lahan tambang ptba," tegas sulbahri sebagai juru bicara masyarakat desa darmo di depan komisi i dprd muara enim di gedung dprd kabupaten muara enim, senin 3 februari 2025.
menurut sulbahri yang didampingi ketua bpd desa darmo herlanudin dan warga lainnya, bahwa permasalahan rencana ganti rugi lahan/kebun milik warga desa darmo tepatnya di wilayah bangko tengah blok b wilayah desa darmo, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim ini sudah mulai dibahas pada tahun 2023 lalu.
semenjak itu, kata dia, sudah beberapa kali diadakan pertemuan antara warga dan pihak ptba membahas masalah ganti rugi, tali asih dan sebagainya.
namun sampai saat ini, permasalahan ganti rugi tersebut belum ada kejelasan sehingga terkesa digantung oleh ptba.
"kami sudah sepakat mau ganti rugi bukan tali asih atau semacamnya dengan mengacu kepada pergub sumsel no 40 tahun 2017 dan aturan-aturan yang berlaku lainnnya," tukasnya. wisata spa
lanjut sulbahri, lahan dan kebun tersebut adalah sumber utama mata pencarian masyarakat yang telah di usahakan secara terus menerus dan turun menurun.
masyarakat pemilik lahan dan kebun sangat mendukung dengan adanya proyek chf tls 6 dan 7 di bangko tengah blok b wilayah desa darmo, namun kami jangan dirugikan.
baca juga:diduga faktor ekonomi, pria paruh baya ini akhiri hidup di sebuah pondok 
oleh karena itu, lanjutnyq, sebelum adanya kesepakatan ganti rugi yang layak dan adil, pihak ptba untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pengukuran lahan, inventarisasi tanam tumbuh dan kain-lain di lahan dan kebun milik masyarakat. 
"kami menolak undangan negoisiasi di kantor pengadaan tanah ptba karena selalu berubah-ubah dan warga cenderung tertekan serta merugikan kami. kami minta ganti rugi transfaran dan sesuai aturan," ujarnya.
sementara itu, ketua komisi i dprd muara enim mualimin yang didampingi sekretaris yupi dasuki, dan anggota yones tober, kasman dan titit susanti, dari hasil informasi yang didapat hari ini, pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak ptba untuk melakukan cross chek dan mencari solusi yang terbaik sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. 
pihaknya mendukung jika untuk masalah ganti rugi lahan/kebun sebaiknya mengacu kepada pergub sumsel no 40 tahun 2017 dan aturan-aturan yang berlaku lainnya
"insyaallah, senin depan kita akan panggil pihak ptba untuk klarifikasi atas keluhan warga desa darmo tersebut," tegas yones tober menambahkan. (*)