Ini Penjelasan Fikih Islam Soal Produk Terafiliasi Pro Israel

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Senin , 13 Nov 2023 - 00:19

Sebagian besar masyarakat muslim di seluruh dunia memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.----

"Apabila besi ini kita jual yang kemungkinan dipakai oleh orang tersebut (yahudi) untuk membuat senjata memerangi umat Islam, maka dilarang menjual besinya," ujarnya.

Sama halnya dengan uang, yang mana dalam syariat Islam lanjutnya adalah tukar menukar harta, berkaitan dengan ini jika uang tersebut digunakan untuk memerangi Islam maka hukumnya adalah haram.

"Uangnya dipakai untuk apa misalnya, untuk buat senjata, untuk buat rudal, untuk gaji tentara mereka yang berhubungan dengan memerangi umat Islam," sebutnya.

BACA JUGA:Cegah Peredaran Narkoba

Sehingga, Ustad menyimpulkan masalah boikot produk Yahudi bukan tentang masalah sebaiknya diboikot, akan tetapi lebih kepada harus atau wajib diboikot.

Karena, lanjutnya dalam hukum fikihnya sudah jelas, bahwa membeli produk-produk yang terafiliasi dengan para zionis Israel untuk perang melawan muslim Palestina harus atau wajib di boikot.

Dia mencontohkan, umat muslim saat ini sering membeli produk-produk yang disinyalir terafiliasi dengan Israel seperti produk Nestle, Coca-Cola, Danone, Unilever dan lain sebagainya.

Dengan membeli produk-produk tersebut, dibayar dengan uang sementara uangnya digunakan oleh sekutu-sekutu Israel untuk biaya perang agresi militer Israel terhadap Palestina.

"Jadi produk-produk yang membantu zionis Israel menghancurkan Palestina itu harus kita boikot, dan itu ada dasar hukum Islamnya dalam fikih," tegasnya.

Sebelumnya, beredar dalam fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar masyarakat muslim Indonesia tidak membeli sebanyak 121 produk baik makanan, minuman dan produk lainnya karena terafiliasi Pro Israel.

Fatwa tersebut merupakan pendapat hasil ijtihad yang dilakukan oleh mufti mengenai hukum islam seputar masalah kontemporer yang belum dijelaskan oleh wahyu.

Adapun metode yang dipergunakan oleh MUI dalam proses penetapan fatwa, dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu Pendekatan Nash Qathi, Pendekatan Qauli, dan Pendekatan Manhaji.

Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI.

Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.

ini penjelasan fikih islam soal produk terafiliasi pro israel                             wajib hukumnya diboikot
harianmuba.bacakoran.co - agresi militer yang dilakukan zionis israel terhadap rakyat palestina di jalur gaza, membuat sebagian besar masyarakat muslim di seluruh dunia memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan israel.
tidak terkecuali di indonesia, yang mana negara dengan penduduk muslim terbesar ini melakukan aksi boikot 121 produk pro israel, yang di fatwa haramkan oleh majelis ulama indonesia.
lantas apa hukum islamnya dalam memboikot produk-produk yahudi yang notabene adalah israel, yuk kita ulas satu persatu.
dilansir akun media sosial @rhazkiya, seorang ahli fikih islam bernama ustad tengku muhammad laksamana menerangkan tentang boikot produk yahudi saat kondisi perang.
baca juga:program umroh gratis dibatalkan
menurutnya, masalah boikot memboikot produk yahudi seperti zionis israel ada ketentuan fikihnya dalam agama islam.
dijelaskannya, didalam buku al yaqut an-nafis dalam mazhab syafi'i dijelaskan bahwa penjual dan pembeli itu ada syarat-syaratnya.
"syaratnya, aqil, baligh, rosyid dan salah satunya lagi yakni tidak boleh ada perang," kata ustad dalam unggahan video berdurasi 3 menit 21 detik tersebut.
maksud dari tidak boleh ada perang, kata ustad perang antara umat islam dengan kelompok-kelompok tersebut jika membeli senjata.
"artinya tidak boleh menjual senjata kepada kelompok yang memerangi umat islam", tambahnya.
baca juga:3 tim mahasiswa unsri panen medali 
dilanjutkannya bahwa maksud dari senjata adalah semua yang bermanfaat pada perang tersebut seperti halnya minyak bumi dan besi, sehingga bercerita tentang perang bukan cuma pedang, pistol ataupun rudal.
lebih lanjut dikatakannya, dalam buku lain yang dibuat oleh doktor wahabah zuhaili yang berjudul al fikhu as syafi'i al muyassar dijelaskan tentang masalah besi.
"apabila besi ini kita jual yang kemungkinan dipakai oleh orang tersebut (yahudi) untuk membuat senjata memerangi umat islam, maka dilarang menjual besinya," ujarnya.
sama halnya dengan uang, yang mana dalam syariat islam lanjutnya adalah tukar menukar harta, berkaitan dengan ini jika uang tersebut digunakan untuk memerangi islam maka hukumnya adalah haram.
"uangnya dipakai untuk apa misalnya, untuk buat senjata, untuk buat rudal, untuk gaji tentara mereka yang berhubungan dengan memerangi umat islam," sebutnya.
baca juga:cegah peredaran narkoba
sehingga, ustad menyimpulkan masalah boikot produk yahudi bukan tentang masalah sebaiknya diboikot, akan tetapi lebih kepada harus atau wajib diboikot.
karena, lanjutnya dalam hukum fikihnya sudah jelas, bahwa membeli produk-produk yang terafiliasi dengan para zionis israel untuk perang melawan muslim palestina harus atau wajib di boikot.
dia mencontohkan, umat muslim saat ini sering membeli produk-produk yang disinyalir terafiliasi dengan israel seperti produk nestle, coca-cola, danone, unilever dan lain sebagainya.
dengan membeli produk-produk tersebut, dibayar dengan uang sementara uangnya digunakan oleh sekutu-sekutu israel untuk biaya perang agresi militer israel terhadap palestina.
baca juga:menteri lhk monitoring langsung penanganan karhutla 
"jadi produk-produk yang membantu zionis israel menghancurkan palestina itu harus kita boikot, dan itu ada dasar hukum islamnya dalam fikih," tegasnya.
sebelumnya, beredar dalam fatwa haram majelis ulama indonesia (mui) meminta agar masyarakat muslim indonesia tidak membeli sebanyak 121 produk baik makanan, minuman dan produk lainnya karena terafiliasi pro israel.
fatwa tersebut merupakan pendapat hasil ijtihad yang dilakukan oleh mufti mengenai hukum islam seputar masalah kontemporer yang belum dijelaskan oleh wahyu.
adapun metode yang dipergunakan oleh mui dalam proses penetapan fatwa, dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan nash qathi, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji.
komisi fatwa mui adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa mui. 
fatwa mui hanya mengikat dan ditaati oleh umat islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap mui itu sendiri.
mui memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah islamiyah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Harian Musi Banyuasin 13 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan