KPU Tetap Hormati MK dan Jalankan Perintah PSU Pilkada Empat Lawang

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 26 Feb 2025 - 19:00

Andika Pranata Jaya (Foto Ist)--

Diketahui, MK telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024. Ada 40 perkara yang diperiksa secara lanjut untuk pembuktiannya. Dalam putusan dibacakan Senin (24/2), MK mengabulkan 26 permohonan, yang di antaranya 24 daerah PSU.

"Secara prinsip, KPU segera menindaklanjuti putusan MK," kata Anggota KPU RI August Mellaz, Selasa siang (24/2). KPU sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya.

Koordinasi dan supervisi juga sedang dilakukan oleh KPU ke jajaran di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka tindak lanjut putusan MK.

"Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan selesai, koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Dari 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU, salah satunya perkara Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang 2024. Terkait banyaknya daerah yang diperintahkan MK untuk menggelar PSU, Komisi II DPR-RI akan memanggil KPU dan perwakilan dari pemerintah.

“Tentu keputusan MK ini akan menjadi evaluasi bagi Komisi II DPR-RI. Rencananya, dalam minggu ini kami akan segera memanggil seluruh penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah. Dalam rangka kita semua merespons dan mempersiapkan diri melaksanakan seluruh putusan MK,” kata Ketua Komisi II DPR-RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Menurutnya, putusan MK yang memerintahkan PSU di 24 daerah, bahkan diskualifikasi peserta pilkada, menunjukkan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. ”Didapati ada ketidakprofesionalan, kecerobohan, dan kesalahan dalam menerapkan hukum. Komisi II akan sangat serius melakukan evaluasi,” tegas Rifqinizamy.

Evaluasi ini juga menjadi momentum untuk menata sistem politik dan pemilu di Indonesia ke depan.

“Termasuk perbaikan mekanisme rekrutmen serta posisi KPU dan Bawaslu agar lebih profesional,” harap politisi Partai NasDem itu.

Untuk dugaan pelanggaran lain yang bersifat pidana, Komisi II DPR mendorong Bawaslu dan aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. “Untuk melakukan penegakan hukum kepemiluan sesuai dengan domain dan peraturan perundang-undangan,” pintanya.

Anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin, juga menilai putusan PSU di 24 daerah itu menunjukkan kerja penyelenggara pemilu tidak profesional. “Membaca putusan PSU oleh MK di antaranya disebabkan oleh kerja KPU yang tidak profesional, karena persoalan administrasi pendaftaran calon,” cetus Khozin, kemarin.

Menurutnya, jika KPU bekerja profesional dengan membuat aturan teknis yang presisi, PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi. Dia mencontohkan, lolosnya kandidat yang telah dua periode menjabat seperti di Pilkada Tasikmalaya karena terhitung telah dua periode masa jabatan.

“Ada kandidat yang terhitung dua periode tapi tetap diloloskan. Mestinya KPU bekerja sesuai dengan aturan hukum termasuk putusan MK,” katanya. Khozin juga menyoroti kerja Bawaslu dalam hal pengawasan penyelenggaraan pilkada.

kpu tetap hormati mk dan jalankan perintah psu pilkada empat lawang                            koranharianmuba.com,- pasangan h budi antoni aljufri (hba)-henny verawati akhirnya bisa melaju ke pilkada empat lawang melalui pemungutan suara ulang (psu) nanti. 
sebelumnya hba merasa dijegal kpu empat lawang, lalu menggugat ke mk dan permohonannya dikabulkan.
sebagaimana putusan mk perkara nomor: 24/phpu.bup-xxiii/2025, yang dibacakan senin siang 24 februari 2025. 
memerintahkan kpu empat lawang, untuk menggelar psu maksimal 60 hari setelah putusan dibacakan, dengan 2 peserta. paslon hba-henny dan h joncik muhammad (jm)-arifai.
baca juga:drama 8 gol! barcelona vs atlético madrid berakhir imbang di semifinal copa del rey
baca juga:eks bintang timnas dan persebaya, bejo sugiantoro berpulang
ketua kpu provinsi sumsel andika pranata jaya, menjelaskan sebelumnya kpu telah melakukan perhitungan terkait masa jabatan hba, sesuai ketentuan dan telah berkonsultasi dengan berbagai pihak. 
“termasuk bawaslu, ptun, ma, serta kementerian dalam negeri,” katanya, selasa 25 februari 2025. 
namun, mk memiliki tafsir yang berbeda mengenai masa jabatan kepala daerah yang mengajukan gugatan itu.
“kami sudah menghitung, bahwa masa jabatan salah satu bakal calon telah mencapai 2 periode. namun, mk memiliki pandangan lain,” ujarnya.
andika menyebut keputusan kpu selama ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku. sehingga dia menyayangkan adanya pihak yang mempertanyakan kredibilitas kpu, dalam menjalankan tugasnya. 
“kami bekerja berdasarkan regulasi yang ada, dan hitungan kami didukung oleh kemendagri. namun, keputusan mk adalah final dan harus kami hormati,” tutur andika.
di tengah dinamika ini, bawaslu, kpu, dan kepolisian diharapkan dapat segera duduk bersama. guna membahas pola pelaksanaan psu di empat lawang, hingga kapan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan. 
“kami harus memastikan bahwa psu berjalan dengan aman dan kondusif. koordinasi antara semua pihak sangat penting agar tidak ada lagi polemik yang bisa mengganggu jalannya proses demokrasi. pada prinsipnya keputusan mahkamah konstitusi akan kami jalankan,” tutup andika. 
diketahui, mk telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) kepala daerah 2024. ada 40 perkara yang diperiksa secara lanjut untuk pembuktiannya. dalam putusan dibacakan senin (24/2), mk mengabulkan 26 permohonan, yang di antaranya 24 daerah psu.
"secara prinsip, kpu segera menindaklanjuti putusan mk," kata anggota kpu ri august mellaz, selasa siang (24/2). kpu sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya. 
koordinasi dan supervisi juga sedang dilakukan oleh kpu ke jajaran di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka tindak lanjut putusan mk. 
"setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan selesai, koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dalam negeri," ujarnya.
dari 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar psu, salah satunya perkara nomor: 24/phpu.bup-xxiii/2025 terkait pemilihan bupati dan wakil bupati empat lawang 2024. terkait banyaknya daerah yang diperintahkan mk untuk menggelar psu, komisi ii dpr-ri akan memanggil kpu dan perwakilan dari pemerintah. 
“tentu keputusan mk ini akan menjadi evaluasi bagi komisi ii dpr-ri. rencananya, dalam minggu ini kami akan segera memanggil seluruh penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah. dalam rangka kita semua merespons dan mempersiapkan diri melaksanakan seluruh putusan mk,” kata ketua komisi ii dpr-ri, muhammad rifqinizamy karsayuda.
menurutnya, putusan mk yang memerintahkan psu di 24 daerah, bahkan diskualifikasi peserta pilkada, menunjukkan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. ”didapati ada ketidakprofesionalan, kecerobohan, dan kesalahan dalam menerapkan hukum. komisi ii akan sangat serius melakukan evaluasi,” tegas rifqinizamy.
evaluasi ini juga menjadi momentum untuk menata sistem politik dan pemilu di indonesia ke depan. 
“termasuk perbaikan mekanisme rekrutmen serta posisi kpu dan bawaslu agar lebih profesional,” harap politisi partai nasdem itu. 
baca juga:rutin setiap pagi, para siswa disambut oleh guru
baca juga:gunakan gayung, pemuda di lubuk linggau nekat curi hp pasutri saat tidur
untuk dugaan pelanggaran lain yang bersifat pidana, komisi ii dpr mendorong bawaslu dan aparat penegak hukum (aph) untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. “untuk melakukan penegakan hukum kepemiluan sesuai dengan domain dan peraturan perundang-undangan,” pintanya.
anggota komisi ii dpr-ri dari fraksi pkb muhammad khozin, juga menilai putusan psu di 24 daerah itu menunjukkan kerja penyelenggara pemilu tidak profesional. “membaca putusan psu oleh mk di antaranya disebabkan oleh kerja kpu yang tidak profesional, karena persoalan administrasi pendaftaran calon,” cetus khozin, kemarin.
menurutnya, jika kpu bekerja profesional dengan membuat aturan teknis yang presisi, psu di beberapa daerah tidak akan terjadi. dia mencontohkan, lolosnya kandidat yang telah dua periode menjabat seperti di pilkada tasikmalaya karena terhitung telah dua periode masa jabatan. 
“ada kandidat yang terhitung dua periode tapi tetap diloloskan. mestinya kpu bekerja sesuai dengan aturan hukum termasuk putusan mk,” katanya. khozin juga menyoroti kerja bawaslu dalam hal pengawasan penyelenggaraan pilkada. 
dimana putusan psu di kabupaten serang dan mahakam ulu, mk mengatakan disebabkan terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan masif. “pengawasan bawaslu atas penyelengaraan pilkada patut dipertanyakan,” tegasnya.
maka dari itu, komisi ii dpr ri memanggil kpu dan bawaslu terkait putusan mk atas psu di 24 daerah. 
“pemanggilan kpu dan bawaslu ini penting agar peristiwa serupa ke depan tidak terjadi. saya mengusulkan panggil kpu ri, provinsi, kabupaten/kota. termasuk bawaslu ri, provinsi, dan kabupaten/kota, yang daerahnya digelar psu,” cetusnya. (*)