Datangi Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ini yang Disampaikan Pj Bupati

Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya. 

Pj Bupati Muba menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat Muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak. 

BACA JUGA:Muba siap Menjadi Peserta Terbaik di Pameran APKASI 2024

BACA JUGA:Astaga, Nekat Sekali Pria Ini Curi Panel Body Pesawat

"Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap Pemerintah Pusat untuk segera  mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008.

Atau pemerintah pusat dapat menerbitkan aturan dalam bentuk lain yang untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan Sumur Minyak Masyarakat dan atau Menyusun Bridging Policy (Aturan antara) Selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola dimaksud,” harapnya.

Sementara itu, Dirjen Kementerian Migas Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhamad menyambut baik dan menyampaikan bahwa persoalan illegal drilling dan ilegal refinery di Muba ini sudah sangat Masif. 

Dari sisi hulu nanti akan kita follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya.

BACA JUGA:Nah, PBNU Keluarkan Maklumat Tahun Baru 1 Muharram 1446 Hijrah Jatuh pada Senin

BACA JUGA:Wow Keren! Duo MM Bakal Tampil Agresif di MotoGP Jerman

Karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan  diharapkan dilevel menteri koordinator akan menangani secara komprehensif.

Arifin melanjutkan bahwa, Peraturan Menteri ESDM saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery dan mengapresiasi upaya Pj Bupati Muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery. 

"Komitmen Pak Pj Bupati Sandi Fahlepi  untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery sudah maksimal.

Kita saat ini masih menunggu progres  penerbitan Permen ESDM," tutur Arifin.

Arifin juga berharap sama agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di Muba ini segera tuntas dengan solusi terbaik.