Biaya Haji 2025, NPKH Ingin Subsidi Sebesar 30 Persen

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Minggu , 15 Sep 2024 - 20:02

Subsidi Biaya Haji (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berharap biaya subsidi haji pada 2025 turun menjadi 30%.

Yang dimana biaya ibadah haji sangat ingin dikeluarkan jemaah menjadi 70% dari nilai biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

"Idealnya memang 70% dan 30%. Nah, 70% dari jemaah dan 30% bersumber dari subsidi haji. Tapi kami hanya bisa bersaran saja, keputusan tetap ada di pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan DPR RI," ungkap Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira,kamis 12 September 2024

Lalu menurutnya dalam komposisi itu berdasarkan tak hanya pertimbangan bahwa mereka yang ingin berhaji harus memiliki kemampuan.

Adapun beban biaya Bipih harus lebih besar dari subsidi yang diberikan pemerintah.

"Jadi seharusnya porsinya 70%-30%, maka nilai manfaat InsyaAllah masih ada sisanya untuk ditabung menjadi cadangan nilai manfaat untuk jemaah tahun-tahun berikutnya," ungkapnya.

Lalu Subsidi yang itu diberikan kepada jemaah harus sustainable atau berkelanjutan.

Sehingga dalam Pertimbangan lain adalah asas keadilan nilai manfaat yang juga harus didapatkan seluruh jemaah haji

Untuk Berkaca dalam pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Lalu rata-rata yang dikeluarkan jemaah haji mencapai Rp56 juta dari jumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 93,4 juta.

Acep menyebutkan nilai yang dibayarkan jemaah haji sebesar Rp 31 juta setelah dikurangi setoran awal mendaftar haji sebesar Rp 25 juta.

Sehingga subsidi pemerintah per jemaah berkisar Rp 37,4 juta.

biaya haji 2025, npkh ingin subsidi sebesar 30 persen                             harianmuba.bacakoran.co - menurut badan pengelola keuangan haji (bpkh) berharap biaya subsidi haji pada 2025 turun menjadi 30%.  
yang dimana biaya ibadah haji sangat ingin dikeluarkan jemaah menjadi 70% dari nilai biaya perjalanan ibadah haji (bipih).
"idealnya memang 70% dan 30%. nah, 70% dari jemaah dan 30% bersumber dari subsidi haji. tapi kami hanya bisa bersaran saja, keputusan tetap ada di pemerintah dalam hal ini kementerian agama dan dpr ri," ungkap anggota badan pelaksana bpkh acep riana jayaprawira,kamis 12 september 2024
lalu menurutnya dalam komposisi itu berdasarkan tak hanya pertimbangan bahwa mereka yang ingin berhaji harus memiliki kemampuan. 
baca juga:7 poin penting ini ingin pemprov sumsel jalankan dalam apbd 2024
baca juga:ditanya soal percaraian, baim wong: doakan yang terbaik saja 
adapun beban biaya bipih harus lebih besar dari subsidi yang diberikan pemerintah.
"jadi seharusnya porsinya 70%-30%, maka nilai manfaat insyaallah masih ada sisanya untuk ditabung menjadi cadangan nilai manfaat untuk jemaah tahun-tahun berikutnya," ungkapnya.
lalu subsidi yang itu diberikan kepada jemaah harus sustainable atau berkelanjutan.
sehingga dalam pertimbangan lain adalah asas keadilan nilai manfaat yang juga harus didapatkan seluruh jemaah haji
untuk berkaca dalam pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.
lalu rata-rata yang dikeluarkan jemaah haji mencapai rp56 juta dari jumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) yang mencapai rp 93,4 juta.
acep menyebutkan nilai yang dibayarkan jemaah haji sebesar rp 31 juta setelah dikurangi setoran awal mendaftar haji sebesar rp 25 juta.
sehingga subsidi pemerintah per jemaah berkisar rp 37,4 juta.
baca juga:rekomendasi 5 tempat menghabiskan waktu hari minggu di lampung
baca juga:penyuluh hukum kemenkumham sumsel berikan edukasi kadarkum di kelurahan plaju ulu
"pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang lalu komposisinya 65%-35. subsidi yang diberikan yang diambil dari nilai manfaat mencapai rp 8,3 triliun dari total keseluruhan bpih rp 20,3 triliun," ungkap acep.
lalu komposisi persentase itu diprediksi masih akan dipakai pada penyelenggaraan ibadah haji 2025 mendatang. 
sehingga namun, dia berharap tak lagi pakai skema komposisi 50%-50% seperti pada beberapa waktu lalu.
"kalau pakai skema 50%-50%, kita pernah hitung nilai manfaat akan habis pada 2027. tapi tetap tergantung dari bipih ya, berapa bpih-nya. yang mahal kan biaya pesawatnya (pakai kurs dolar), pemondokan (kurs riyal) dan lainnya. kita tetap usahakan tetap di 65%-35% ya," tukasnya. (*)